YLKI Desak PUPR Gratiskan Jalan Tol yang Banjir dan Tunda Kenaikan Tarif

Sejumlah kendaraan melintasi banjir di ruas Tol Pondok Aren-Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (4/10/2022). Foto: Fauzan/Antara Foto

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggratiskan jalan tol yang kebanjiran, terutama di kawasan Jabodetabek.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan, hujan deras yang beberapa hari ini melanda membuat beberapa ruas jalan tol di Jabodetabek kebanjiran, seperti ruas tol BSD dan tol JORR.

Kondisi tersebut, kata Tulus, seharusnya menjadi perhatian bagi Kementerian PUPR maupun Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk mengevaluasi kembali tarif tol yang tidak mampu memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) jalan tol.

"Seharusnya hal ini menjadi prasyarat untuk tidak dinaikkan tarifnya, atau bahkan tarif eksisting dievaluasi," ungkap dia dalam keterangannya, Rabu (5/10).

Dia menegaskan, apapun alasannya jalan tol yang banjir saat hujan tidak dibenarkan karena melanggar hak konsumen sebagai pengguna jalan tol. Dia bahkan meminta pemerintah menggratiskan tarif tol saat banjir.

"Saya meminta Menteri PUPR untuk gratiskan jalan tol saat banjir, tunda kenaikan tarif ruas jalan tol tersebut karena dipastikan gagal memenuhi SPM jalan tol, dan jika tak mampu mengatasinya, koreksi tarif tol eksisting pada ruas jalan tol tersebut," tegas Tulus.

Dihubungi terpisah, Pengurus harian YLKI Agus Suyatno juga menegaskan sudah sepantasnya jalan tol yang banjir digratiskan tarifnya bagi konsumen yang terpaksa harus terjebak kemacetan, atau bahkan kendaraannya rusak.

"Sungguh anomali dan ironis jika jalan tol banjir tapi operator tol masih mengenakan tarif," kata Agus.

"Bahkan operator/pengelola tol selayaknya juga memberikan kompensasi dan ganti rugi bagi kendaraan pengguna yang mogok dan rusak karena melewati banjirnya jalan tol," tambahnya.

Selain itu, Agus juga meminta pengelola jalan tol untuk segera memperbaiki sistem drainase di sepanjang jalan tol. Sebab banjirnya jalan tol, selain karena curah hujan yang tinggi, juga buruknya sistem drainase.

"Terkait dengan rencana kenaikan tarif tol, maka perlu ditunda, sampai tol dapat memenuhi standar pelayanan minimal, termasuk bebas banjir," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan sedang mengevaluasi Tol BSD yang sudah menjadi langganan banjir. Kondisi ini kerap menjadi penyebab kemacetan, terutama di ruas tol Serpong BSD-Pondok Aren.

"Lagi dievaluasi memang, ini ada apa ini," ujarnya kepada wartawan di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (4/10).

Selain itu, Basuki menambahkan, ada pertimbangan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat pengguna jalan tol yang kebanjiran. Salah satunya menggratiskan biaya tol.

"Ya itu salah satunya, (tol gratis) bisa juga. Pas macet jalan banjir kan, bisa juga," imbuhnya.