Zulhas Jelaskan Urgensi Anggaran Untuk Kejar Swasembada Pangan

2 Desember 2024 14:20 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menko Pangan Zulhas saat rapat dengan Banggar DPR. Foto: Dok. Kemenko Pangan
zoom-in-whitePerbesar
Menko Pangan Zulhas saat rapat dengan Banggar DPR. Foto: Dok. Kemenko Pangan
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan pentingnya tambahan anggaran untuk mengejar target swasembada pangan pada tahun 2027. Tambahan anggaran itu menjadi sebesar Rp 550 miliar.
ADVERTISEMENT
Hal itu diungkapkan Zulhas, yang juga eks Menteri Perdagangan usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, pada Senin (2/12).
Zulhas awalnya menyebut swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Indonesia Prabowo. Ia juga menyebut Prabowo yang memajukan target itu tercapai dari 2029 ke 2027.
"Tadi rapat (dengan) Banggar (DPR) pertama saya sampaikan program prioritas Pak Presiden sudah disampaikan di depan MPR kita harus swasembada pangan. Pada waktu itu (target) 2029, pada kesempatan lain (target) Pak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20 Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027," ujar Zulhas.
Menko Pangan Zulhas saat rapat dengan Banggar DPR. Foto: Dok. Kemenko Pangan
Zulhas yang juga Ketua Umum PAN optimistis target itu bisa tercapai, minimal untuk komoditas beras dan jagung serta gula.
ADVERTISEMENT
"Yah kan tentu ada pertanyaan, apa kita bisa? Saya jawab bisa insyaallah. Paling kurang beras dan jagung, gula menuju," ujar Zulhas.
Lebih lanjut Zulhas menjelaskan Kementerian Koordinator Bidang Pangan meminta tambahan anggaran menjadi Rp 550 miliar untuk mendukung target swasembada pangan. Banggar DPR, kata Zulhas, akan melakukan rapat lanjutan untuk membahas hal tersebut.
"Nah tadi saya sampaikan di Banggar, kita rapat di Banggar, anggaran kami baru Rp 40 miliar. Kami memerlukan kira-kira Rp 550 m, jadi kurang Rp 510 m, maka nanti akan dibahas, Banggar minta waktu 2-3 bulan untuk rapat dengan pemerintah," ujar Zulhas.