Zulhas Keberatan Jadi Kambing Hitam Banjirnya Impor: Ya Sudah, Risiko Jabatan
PerbesarMenteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui menjadi sasaran empuk banjirnya impor. Kebijakannya menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 juga sempat menuai banyak protes.
Zulhas mengatakan kebijakan pengendalian impor sudah disiapkan setahun lalu berdasarkan arahan Presiden Jokowi melalui rapat terbatas (ratas). Pertama, Jokowi ingin ada perubahan pemeriksaan barang impor di luar kawasan pabean (post-border) menjadi border.
Kedua, Jokowi juga ingin ada pengendalian impor dengan mengeluarkan pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk 56 komoditas. Ketiga, pembebasan pajak barang bawaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Berdasarkan arahan tersebut, Zulhas lalu menerbitkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023, yang dalam implementasinya menimbulkan masalah, salah satunya menumpuknya 26.000 kontainer di pelabuhan petikemas.
"Mereka mengusulkan, mereka juga memutuskan. Wah susah ini Karena 56 itu memeriksanya susah, jadi barangnya numpuk macam-macam kendala lah enggak ada datanya, datanya, ruwet," kata Zulhas kepada wartawan di kantor Kemendag, Selasa (9/7).
Zulhas mengakui menjadi kambing hitam dari kemelut menumpuknya barang impor. Meski demikian, dia legowo karena hal tersebut menjadi risiko jabatannya sebagai Mendag.
"Akhirnya ngamuk-ngamuk, yang salah saya. Saya bilang kok yang salah saya. Ya tapi sudah lah itu risiko jabatan. Mereka yang minta, mereka yang mengusul tapi yang salah saya karena enggak bisa jalan," tegasnya.
Dengan begitu, Zulhas beberapa kali merevisi Permendag 36, yaitu menjadi Permendag No 7 Tahun 2024. Zulhas menyebut masih harus berkeliling untuk menaikkan ekspor nasional, salah satunya berkunjung ke APEC di Peru.
Pada saat tersebut, Zulhas bercerita dirinya menerima permintaan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada pukul 02.00 waktu setempat, untuk meneken revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 untuk menghilangkan syarat Pertek untuk impor, meskipun tidak ikut rapat terbatas (ratas).
"Saya enggak ada, yang ikut rapat itu Pak Menko, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, dan yang lain-lain. Saya lagi di luar negeri itu. Nah Jam 2 pagi saya dibangunkan," ungkap Zulhas.
Bakal Bentuk Satgas
Setelah lika-liku kebijakan tersebut, Zulhas menilai Indonesia masih saja dibanjiri oleh barang impor, terutama 7 komoditas meliputi tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki.
"Belum ada perubahan, bukan banjir sekarang, memang dari awal banjir belum ada perubahannya. Tadinya kita harap ada perubahan, tapi tidak ada perubahan," jelas Zulhas.
Setelah mendapatkan informasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Zulhas mengungkapkan ternyata ada perbedaan data yang cukup besar antara data impor yang dikeluarkan BPS dan negara asal impor komoditas tersebut.
Dengan demikian, Zulhas memutuskan untuk membentuk Satgas. Dia berharap Satgas tersebut bisa menemukan akar permasalahan jomplangnya data impor Indonesia dengan negara asal.
"Kami sudah sepakat akan bikin Satgas, Kadin sama Kementerian Perdagangan dengan siapa lagi, nanti Kita akan rumus bareng-bareng. Kita bikin Satgas untuk melihat di mana ini perbedaan data yang begitu besar," tutur Zulhas.