Zulhas Minta Penggilingan Padi Tak Takut Berproduksi di Tengah Isu Beras Oplosan
ยทwaktu baca 3 menit

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas meminta pelaku usaha penggilingan padi tidak takut memproduksi beras di tengah isu penindakan beras oplosan.
Hal ini menyusul temuan Ombudsman, soal adanya 10 dari 23 penggilingan padi di wilayah Karawang tutup akibat ketakutan imbas kasus beras oplosan dan menipisnya stok.
"Kami tentu memahami keresahan beberapa pengusaha penggilingan padi yang besar maupun yang kecil, yang sedang, di sini pemerintah kembali menjelaskan akan menindak tegas yang benar-benar melanggar hukum, yang menipu," tegas Zulhas usai rapat Tata Kelola Beras di kantornya, Rabu (13/8).
Zulhas menyebutkan pemerintah hanya akan menindak pelaku usaha yang terbukti melakukan oplosan beras. Sementara pelaku usaha yang bersih akan tetap dilindungi.
"Ya kalau menipu kan tegas sudah. Tetapi pelaku usaha yang bekerja sesuai aturan tentu akan dilindungi. Jadi enggak usah khawatir. Kalau yang benar bekerjanya pasti dilindungi," tuturnya.
Di sisi lain, Zulhas juga memastikan stok beras dalam kondisi aman. Berdasarkan data Perum Bulog, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih ada di angka 3,9 juta ton. Angka tersebut menurutnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Zulhas juga memastikan pelaksanaan operasi pasar alias Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1,3 juta ton akan dipercepat.
Zulhas meminta Bulog meningkatkan secara bertahap penyaluran beras SPHP, mulai dari 2.500 ton per hari menjadi 10.000 ton per hari sehingga bisa tersalurkan 300.000 ton setiap bulan.
"Kalau bisa 10.000 satu hari, sehingga satu bulan bisa 300.000, 10.000 aja masih kurang. Ya, itu dipercepat. Terutama yang provinsi-provinsi besar, Jawa, Sumatera, Sulawesi, ya. Itu juga, Papua, dan lain-lain," terangnya.
Dia juga berharap penyaluran beras SPHP oleh Bulog ini langsung tepat sasaran di pasar, tidak hanya melalui bazaar sehingga penyerapannya lebih cepat.
"Kami juga minta SPHP itu masuknya ke pasar. Kalau kita masuknya itu melalui bazaar, itu lambat sekali ya, karena pasar yang instrumen ya sudah terbiasa, tata niaga beras. Jadi pasar itu harus menjadi tempat untuk penyaluran SPHP itu," kata Zulhas.
Sebelumnya, Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengatakan banyak pengusaha penggilingan memilih berhenti beroperasi sementara karena khawatir salah dalam membeli, menggiling, hingga mengemas beras.
"Mereka bahkan memilih menggunakan karung polos karena takut mencantumkan informasi yang salah di label," ujar Yeka dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (8/8).
Yeka menyebut stok beras di penggilingan tersebut berada di titik kritis, hanya berkisar 5 hingga 10 persen dari jumlah normal. Menurut dia kondisi tersebut terjadi karena ketidakpastian dan ketakutan di kalangan pengusaha penggilingan.
"Saya masuk ke tempat penggilingan padi, di situ sangat kontras, stok mereka berkisar antara 5 sampai 10 persen. Jadi misalnya biasanya mereka punya 100 ton, rata-rata stok, sekarang itu baru punya 5 ton. Jadi stok penggilingan stoknya menipis," kata Yeka.
