Zulhas Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Bisa Ditambah Jadi Rp 140 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau uji coba makan bergizi gratis di SD Muhammadiyah 1 Wonopeti, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Senin (16/12/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa bertambah menjadi Rp 140 triliun.

Nantinya, penambahan ini bisa terjadi jika pendapatan negara bertambah dan penghematan anggaran dapat terlaksana secara efisien.

“Kalau pendapatan negara bertambah, penghematan sana-sini bisa didapat ya kalau bisa ditambah lagi oleh Pak Presiden Rp 140 triliun maka nanti seluruhnya itu bisa 80 juta lebih penerima manfaat,” jelas Zulhas kepada wartawan di Menara Global, Jakarta Selatan pada Rabu (15/1).

Namun, untuk saat ini anggaran Makan Bergizi Gratis masih berada di angka Rp 71 triliun untuk 17 juta orang penerima manfaat. Menurutnya, jika anggaran dimaksimalkan secara bertahap maka penerima manfaat bisa mencapai 80 juta orang.

Meski demikian, Zulhas tidak mendetailkan bagaimana caranya untuk mendapatkan tambahan anggaran tersebut.

“Tapi yang jelas anggaranya Rp 71 triliun, itu nanti akan dapat yang dapat manfaat 17 juta yang bertahap sampai April sampai Juni Sampai Desember ya,” tutur Zulhas.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 oleh IDN Times di Menara Global, Jakarta Selatan pada Rabu (15/1). Foto: Argya Maheswara/kumparan

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan anggaran infrastruktur menjadi salah satu yang dikurangi untuk program Makan Bergizi Gratis. Meski begitu, ia menjelaskan anggaran infrastruktur tidak akan dinomorduakan.

“Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan,” jelasnya dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 oleh IDN Times di Menara Global, Jakarta Selatan pada Rabu (15/1).

Karena itu, nantinya pembangunan infrastruktur akan lebih mengandalkan investasi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).