Zulhas Soroti Masalah Nelayan Indonesia: Masuk Desil 1 hingga Ikan Dijual Murah
PerbesarMenko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap sejumlah persoalan yang membuat kesejahteraan nelayan Indonesia masih rendah. Salah satunya, nelayan disebut masuk kelompok masyarakat termiskin atau desil 1, sementara hasil tangkapan yang diperoleh kerap dijual dengan harga murah.
“Nelayan kita kenapa miskin? Karena dia tidak kurang dukungan. Kalau dia melaut, dapat ikan, ikannya kalau nggak dijual rusuh, akhirnya murah-murah ikannya dijual,” kata Zulhas usai rapat Update pembangunan dan operasionalisasi Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Selasa (15/9).
Menurut Zulhas, kondisi tersebut tercermin dari nilai tukar nelayan (NTN) yang saat ini berada di level 103. Pemerintah pun menargetkan NTN dapat meningkat menjadi 120 pada 2027.
“Karena perintah Bapak Presiden, nilai tukar nelayan ini, kita diperintah untuk tahun depan itu bisa menjadi 120 tidak mudah, tapi kita harus kejar ke sana,” ujarnya.
Zulhas mengatakan peningkatan NTN diperlukan untuk mendorong kesejahteraan nelayan. Ia menyebut nelayan saat ini termasuk dalam kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rendah.
“Nelayan kita itu termasuk desil 1, nilai tukarnya 103. Jadi yang paling miskin itu nelayan,” kata Zulhas.
Selain persoalan kesejahteraan, Zulhas menyoroti kemampuan nelayan Indonesia yang dinilai masih lemah dalam menguasai wilayah laut. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sumber daya laut Indonesia rentan dimanfaatkan oleh nelayan asing.
“Kalau nelayan kita lemah, akhirnya nelayan kita tidak bisa menguasai lautan. Lautan kita dikuasai oleh nelayan-nelayan kuat, nelayan-nelayan dari asing,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dikantongi KKP, Zulhas menyebut sumber daya laut Indonesia yang dicuri oleh nelayan asing asal Thailand, Vietnam, dan Tiongkok mencapai Rp 200 triliun per tahun.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah mempercepat sejumlah program di sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) yang ditargetkan mencapai 5.000 kampung hingga 2029.
Zulhas menjelaskan KMNP dibangun untuk memperkuat ekosistem usaha nelayan, termasuk memperbaiki akses terhadap penyimpanan dan pemasaran hasil tangkapan.
Di dalam kampung nelayan akan dibangun sejumlah fasilitas, mulai dari balai lelang, akses kapal, cold storage, bengkel, pabrik es, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN). Pemerintah juga akan membangun koperasi nelayan untuk memperluas akses pasar.
Selain KMNP, pemerintah menyiapkan program budidaya ikan darat tematik yang akan dibangun di 40.000 lokasi.
Pemerintah juga mempercepat revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa (Pantura). Tambak yang sudah ada tetapi tidak lagi produktif akan direvitalisasi untuk meningkatkan produksi.
Zulhas mengatakan revitalisasi tambak tersebut awalnya ditargetkan mencapai 20.000 hektare. Namun, saat ini baru sekitar 6.000 hektare yang siap karena masih terdapat persoalan tanah yang harus diselesaikan.