Drama Korea D.P Picu Perdebatan soal Wajib Militer di Korea Selatan

Drama Korea D.P dok Netflix

Drama Korea D.P memicu perdebatan di Korea Selatan mengenai sejarah skandal pelecehan di militer, dan kebijakan wajib militer.

D.P bercerita tentang polisi militer yang ditugaskan untuk menangkap desertir atau prajurit yang meninggalkan ketentaraan tanpa izin. Drama ini sekaligus menyoroti kehidupan sehari-hari saat wajib militer, termasuk pelecehan mental dan fisik dari tentara lain.

Sutradara Han Jun Hee mengatakan dirinya berusaha menceritakan kisah yang memanusiakan, tentang bagaimana sistem tersebut membuat para desertir menjadi korban dan penjahat, serta kerugian yang ditimbulkan bagi mereka yang terpaksa melakukan perburuan.

“D.P adalah kisah tentang melacak seorang pembelot. Tetapi pada saat yang sama, ini adalah kisah paradoks mencari putra, saudara, atau kekasih seseorang yang malang,” katanya, dilansir Reuters.

Reaksi terhadap Drama Korea D.P

Drama Korea D.P dok Netflix

Reaksi di antara mantan wajib militer beragam. Beberapa orang mengatakan drama tersebut mencerminkan pengalamannya, yang lain menilai penggambaran pelecehan berlebihan, dan ada yang tidak mau menonton D.P untuk mencegah ingatan traumatis muncul kembali.

“Ada adegan di D.P. saat mereka melempar sepatu tempur (ke tentara). Saya mengalami banyak pelecehan serupa. Sekarang saya melihat ke masa lalu, saya merasa itu tidak adil, tetapi kala itu hal demikian sangat umum,” kata Ma Joon Bin yang mengikuti wajib militer antara 2013 dan 2014, dilansir Reuters.

Lee Jun Tae yang bertugas pada 2017 hingga 2019 mengatakan dirinya tidak pernah mengalami, atau mendengar rekan lain mengalami pelecehan selama wajib militer.

“Tidak ada perlakuan kasar selama saya hidup,” aku dia.

Respons juga datng dari politisi Korea Selatan, Lee Jae Myung, yang menyebut cerita dalam D.P sebagai “sejarah barbar”.

Di sisi lain, politisi dari partai oposisi Hong Joon Pyo mengatakan dirinya pernah mengalami kekejaman sebagai seorang tentara, dan berjanji untuk mempertimbangkan kembali wajib militer sukarela.

Kritikus budaya pop Kim Hern Sik yang pernah menjabat sebagai DP menambahkan, upaya untuk mengakhiri wajib militer tidak akan menyelesaikan semua masalah jika budaya militer yang lebih luas tidak ikut berubah.

“Selama ada dinas militer, apakah sistem wajib militer atau sukarela, masalah tidak dapat dihindari dengan satu atau lain cara,” ucapnya.

Menanggapi perdebatan tersebut, juru bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan saat ini lingkungan militer telah berubah. Pihaknya juga mencoba untuk memberantas pelecehan serta perlakuan kasar.

Pekan lalu militer Korea Selatan mengumumkan pihaknya berencana menghapus sistem yang memungkinkan tentara berpangkat tinggi dapat melacak prajurit yang melakukan desersi. Rencana ini disebut telah ada sebelum D.P. tayang.

Perubahan itu akan mulai berlaku pada Juli 2022.