BKKBN Sebut Orang Stunting Berpotensi Punya Penghasilan 22 Persen Lebih Rendah

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam jumpa pers pada acara "Gerakan Penimbangan Bulanan Nasional untuk Percepatan Penurunan Stunting" di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (28/2). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) mengungkapkan orang yang mengalami stunting berpotensi memiliki penghasilan 22 persen lebih rendah dari orang yang tidak mengalaminya.

Hal ini diungkapkan Hasto pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Bengkulu, Rabu (8/5).

"Pendapatan orang yang stunting selisih 22 persen jika dibandingkan yang tidak stunting. Oleh karena itu, bagaimana bisa menanggung orang tuanya kalau anaknya saja stunting. Ini jadi masalah," tutur Hasto dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Antara.

Mengapa bisa begitu? Menurut Hasto, kasus stunting dapat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan dan pendapatan per kapita daerah. Apalagi, saat ini Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Sehingga, diharapkan sekolah dan perusahaan perlu berkolaborasi untuk membuat program penurunan angka stunting.

"Sekarang ini sekolah vokasi dan kesempatan kerja harus dapat menurunkan stunting. Kalau tidak, nantinya yang ditanggung generasi muda adalah para orang tua yang populasinya merupakan generasi stunting," ungkap Hasto.

Kepala BKKBN Soroti Kualitas Asupan Gizi dan Penggunaan Kontrasepsi

Tidak hanya itu, Hasto juga menekankan pentingnya memperhatikan kualitas hidup seorang perempuan. Sebab, bila tidak mendapat edukasi dan asupan gizi yang tepat, maka ke depannya para perempuan berpotensi tidak akan produktif.

"Populasi orang tua berstatus janda lebih banyak daripada laki-laki. Miskin ekstrem juga akan didominasi oleh janda-janda yang sudah telanjur tua dan tidak bisa diubah jadi produktif karena pendidikannya rendah," tegas dia.

Penggunaan kontrasepsi atau KB juga berkontribusi dalam menurunkan angka stunting, lho!

"Ada risiko keluarga yang stunting. Ini kalau KB-nya bagus, risiko stuntingnya turun, tetapi ini ada yang anomali, di Kota Bengkulu pemakaian KB-nya rendah tapi stunting turunnya bagus," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah Syahili Sibarani, menekankan pentingnya konvergensi pusat ke daerah untuk menurunkan prevalensi stunting. Salah satunya melalui pembaruan data penerima bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Rosjonsyah juga menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menurunkan stunting.

"Ada kenaikan empat persen (stunting di Provinsi Bengkulu). Ini perlu strategi, tidak bisa kita sendiri. Ada TNI, Polri kita angkat jadi bapak asuh anak stunting, Babinsa juga turun ke bawah, intervensi kita bersama turunkan angka prevalensi stunting. Saya masih optimis target yang bisa dikejar apabila kita secara konvergensi dari pusat ke daerah betul-betul turun," tutup Rosjonsyah.