IDAI hingga Persatuan Spesialis Paru Beri Evaluasi 4 Kementerian soal PTM 100%

14 Januari 2022 20:05
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
IDAI hingga Persatuan Spesialis Paru Beri Evaluasi 4 Kementerian soal PTM 100% (78411)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi anak sekolah tatap muka atau pembelajaran tatap muka (PTM). Foto: Shutter Stock
Sejak Januari 2022, sekolah yang berada di level PPKM 1-3 sudah mulai menerapkan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Bahkan beberapa sekolah yang berada di level 1-2 sudah mulai mengikuti PTM dengan kapasitas 100% di tengah lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron.
ADVERTISEMENT
Namun, sebanyak 10 sekolah di Jakarta saat ini ditutup sementara akibat ditemukan murid hingga tenaga pendidik yang terpapar virus corona. Namun, hingga kini pelaksanaan PTM 100% masih terus dilakukan, karena hanya beberapa sekolah yang ditemukan virus corona saat pelaksanaannya.
Terkait hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan masih belum ada urgensi untuk menghentikan secara serentak pelaksanaan PTM 100%.
Nah Moms, hal tersebut membuat lima organisasi kesehatan yakni, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) dan, Perhimpunan Dokter Anestesiolog Intensif Indonesia (PERDATIN), memberikan evaluasi ke empat kementerian.
Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
Seperti apa evaluasi IDAI bersama 4 organisasi kesehatan lainnya?
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020

Evaluasi IDAI Bersama 4 Organisasi Kesehatan Lainnya ke 4 Kementerian

IDAI hingga Persatuan Spesialis Paru Beri Evaluasi 4 Kementerian soal PTM 100% (78412)
zoom-in-whitePerbesar
Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Foto: Nugroho GN/kumparan
Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K), mengatakan bahwa IDAI bersama empat organisasi lain, mengirimkan surat ke empat kementerian terkait pelaksanaan PTM 100 persen.
“Perihalnya soal evaluasi pembelajaran tatap muka khususnya untuk kelompok usia 11 tahun,” jelas dr. Piprim dalam acara Webinar IDAI pada Jumat (14/1).
Isi surat tersebut yakni meminta empat kementerian melakukan pertimbangan karena beberapa hal berikut:
  • Kepatuhan anak-anak usia 11 tahun kebawah terhadap protokol kesehatan masih belum 100 persen.
  • Belum tersedianya atau belum lengkapnya vaksinasi anak-anak usia kurang dari 11 tahun.
  • Laporan dari beberapa negara, proporsi anak yang dirawat akibat infeksi COVID-19 varian Omicron lebih banyak dibandingkan varian-varian sebelumnya.
  • Telah dilaporkan transmisi lokal varian Omicron di Indonesia.
  • Anak potensial mengalami komplikasi berat yaitu multisystem inflammatory syndrome in children associated with COVID-19 (MIS-C) dan komplikasi long COVID-19 lainnya sebagaimana dewasa.
IDAI hingga Persatuan Spesialis Paru Beri Evaluasi 4 Kementerian soal PTM 100% (78413)
zoom-in-whitePerbesar
Isi surat evaluasi lima lembaga kesehatan ke empat kementerian Foto: Dok. Istimewa
“Jadi walaupun proporsinya (anak yang tertular COVID-19) sedikit, dan kita sering bilang anak mah ringan. Ya betul ringan, tapi ada sebagian yang bisa mengalami MISC dan long COVID, itu kasian banget kalau ketemu pasiennya, bisa gagal jantung,” jelas dr. Piprim.
ADVERTISEMENT
Sehingga akhirnya, lima organisasi kesehatan tersebut mengajukan usul sebagai berikut:
  • Anak-anak dan keluarga tetap diperbolehkan untuk memilih pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan kondisi dan profil risiko masing-masing keluarga.
  • Anak-anak yang memiliki komorbid diimbau untuk memeriksakan diri terlebih dahulu ke dokter yang menangani.
  • Anak-anak yang sudah melengkapi imunisasi COVID-19 dan cakap dalam melaksanakan protokol kesehatan dapat mengikuti PTM.
  • Mekanisme kontrol dan buka tutup sekolah seyogyanya dilakukan secara transparan untuk memberikan keamanan publik.
dr. Piprim kemudian berharap surat tersebut dapat ditanggapi dan dipertimbangkan oleh kementerian terkait, demi melindungi kesehatan dan keselamatan anak Indonesia.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020