Pemprov DKI Akan Uji Coba 40 Sekolah Swasta Gratis, Prioritas Warga Kurang Mampu

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai meninjau Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (10/3/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menggagas program kerja 100 hari pertama sejak dilantik Februari lalu. Salah satunya adalah program sekolah swasta gratis yang tujuannya adalah memastikan anak-anak mendapatkan hak memperoleh pendidikan selama 12 tahun.

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Ima Mahdiah mengungkapkan, rencananya program 'Pendidikan Gratis' akan diuji coba pada 40 sekolah swasta.

"Gubernur juga sepakat di tahun ini kita trial (uji coba) dulu 40 sekolah gratis di wilayah-wilayah yang kondisinya banyak masyarakat menengah ke bawah dan tidak punya sekolah negeri," kata Ima usai memimpin rapat paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Ke-2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta, dikutip dari Antara.

Terkait sekolah swasta mana saja yang akan masuk uji coba, Ima menyebut nantinya akan diumumkan oleh Gubernur Pramono Anung. Politikus PDIP itu juga belum mengatakan waktu pasti pelaksanaan uji coba.

Namun, ia menegaskan uji coba program 'Pendidikan Gratis' ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu, diperlukan pemutakhiran data Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk dilakukan sinkronisasi sebelum program ini berjalan nanti.

Selain itu, perlu diketahui juga bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 tinggal hitungan bulan, yakni diperkirakan di Mei atau Juni. Namun, Ima mengungkapkan pelaksanaan sekolah swasta gratis akan dilakukan secara bertahap.

Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah. Foto: DPRD Jakarta

"Kami ingin adanya sekolah gratis, tapi secara bertahap. Karena kondisi keuangan, kami harus bisa mendistribusikan bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) kalau misalkan mau kita geser pelan-pelan dulu," kata dia.

Sebelumnya, Komisi E Periode 2019-2024 bersama Pemprov DKI Jakarta telah menandatangani perjanjian pelaksanaan Sekolah Gratis pada 23 Agustus 2024. Program Sekolah Swasta Gratis merupakan bentuk nyata keseriusan Pemprov DKI Jakarta memenuhi hak anak memperoleh pendidikan 12 tahun.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan. Dinas Pendidikan DKI juga bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).