Tokyo Bakal Gratiskan Daycare Demi Tingkatkan Angka Kelahiran

Tokyo Bakal Gratiskan Daycare Demi Tingkatkan Angka Kelahiran. Foto: Shutterstock

Pemerintah Kota Tokyo, Jepang, berencana untuk menggratiskan seluruh tempat penitipan anak atau daycare mulai September 2025. Kebijakan ini merupakan langkah untuk meningkatkan angka kelahiran di Jepang yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, mengungkapkan langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban keuangan pada keluarga yang memiliki anak. Nantinya, penitipan anak akan gratis untuk anak kedua dan anak-anak berikutnya, selain anak pertama yang sudah berlaku sebelumnya.

"Jepang tengah menghadapi krisis penurunan jumlah anak-anak, yang kondisi ini tidak akan hilang. Tidak ada waktu yang tersisa [untuk mengatasi krisis ini]," kata Koike dikutip dari Japan News.

Media Jepang mengungkapkan kebijakan terbaru di Tokyo --yang memiliki populasi 14 juta jiwa-- ini merupakan pertama kalinya di tingkat regional di Jepang.

Saat ini, penitipan anak umum tersedia bagi orang tua yang bekerja. Tetapi, pemerintah pusat berencana untuk memperluas akses daycare untuk seluruh rumah tangga.

Nah Moms, laporan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang pada tahun 2023 melaporkan hanya ada 727.277 kelahiran dengan tingkat kesuburan 1,2. Sementara untuk bisa menjaga populasi tetap stabil, diperlukan tingkat kelahiran di angka 2,1.

Rencana 4 Hari Kerja dalam Sepekan untuk PNS

Ilustrasi anak sekolah di Jepang Foto: AFP/Martin Bureau

Gubernur Tokyo juga akan memberlakukan kebijakan empat hari kerja dalam seminggu untuk pegawai negeri sipil (PNS) mulai April 2025. Sehingga, para PNS di Tokyo akan mendapat tiga hari libur dalam sepekan.

Adanya rencana ini diharapkan dapat mendorong para pekerja untuk menjadi orang tua dan menciptakan fleksibilitas di tempat kerja. Khususnya untuk perempuan yang diharapkan dapat menyeimbangkan antara karier dengan tanggung jawab keluarga.

“Kami akan meninjau gaya kerja dengan fleksibilitas, memastikan tidak ada seorang pun yang harus melepaskan karier mereka karena beberapa alasan seperti melahirkan atau mengasuh anak,” tutur Koike.

Seperti di negara lain, perempuan seringkali berada di bawah tekanan untuk memilih antara karier atau keluarga. Di samping itu, budaya kerja lembur di Jepang membuat kehamilan dan membesarkan anak menjadi hal yang dikhawatirkan.

Pemerintah Jepang telah mendorong serangkaian kebijakan untuk memperbaiki krisis populasi, termasuk memastikan laki-laki dapat mengambil cuti melahirkan. Sementara pemerintah daerah lainnya telah memperkenalkan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi kerja.