1.231 Personel TNI-Polri Amankan Demo BEM SI di Patung Kuda

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro memimpin apel pengamanan demo. Foto: Dok. Humas Polres Jakarta Pusat

Sebanyak 1.231 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan demo yang akan digelar BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (22/7).

"Untuk pengamanan aksi elemen masyarakat di bundaran Patung Kuda Monas dan sekitarnya, kami melibatkan sejumlah 1.231 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo, dalam keterangannya.

Susatyo menambahkan personel gabungan itu bakal ditempatkan di sejumlah titik. Adapun terkait dengan pengalihan arus lalu lintas, bakal dilakukan secara situasional. Jika massa aksi tak terlalu banyak, maka polisi tak akan melakukan pengalihan arus lalu lintas.

"Bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke Jalan Merdeka Barat akan dialihkan," kata dia.

Lebih lanjut, Susatyo mengingatkan pada personel gabungan yang akan melakukan pengamanan agar tetap mengedepankan tindakan humanis. Di sisi lain, dia juga mengingatkan massa aksi agar menyampaikan tuntutannya dengan santun.

"Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api, hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya di muka umum dengan humanis dan profesional," kata dia lagi.

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (20/10/2023). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Sebelumnya diberitakan, BEM SI akan menggelar demo terkait 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin (22/7). Ada 12 tuntutan yang akan disampaikan dalam demo kali ini.

Demo ini akan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB. Tsabit mengeklaim aksi ini akan dihadiri BEM dari berbagai kampus. Berikut 12 tuntutan BEM SI tersebut:

1. Menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024;

2. Menolak kembalinya dwifungsi TNI-Polri demi demokrasi Indonesia;

3. Sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat;

4. Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian;

5. Tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati;

6. Cabut PP No. 25 Tahun 2024 dan mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel;

7. Menuntut pemerintah untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek;

8. Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan;

9. Cabut UU Tapera dan revisi kembali pasal-pasal yang bermasalah;

10. Mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia;

11. Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia;

12. Cabut dan revisi Permendikbud No. 2 Tahun 2023 untuk dikasih kembali substansi materialnya.