1.784 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Demo Ojol di Jakarta

29 Agustus 2024 9:37 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Massa gabungan dari Ojek online (Ojol) melakukan unjuk rasa di luar kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (5/1/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Massa gabungan dari Ojek online (Ojol) melakukan unjuk rasa di luar kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (5/1/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
Sebanyak 1.784 personel gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian hingga TNI dikerahkan untuk mengamankan demo yang digelar oleh pengendara ojol dan kurir yang digelar di sekitar Istana Merdeka, Kantor Go-Jek, dan Kantor Grab pada Kamis (29/8).
ADVERTISEMENT
"1.784 (personel)" kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo, melalui keterangan yang diterima.
Susatyo menambahkan, rekayasa lalu lintas yang diberlakukan polisi bersifat situasional atau bergantung pada jumlah massa yang mengikuti demo. Bila jumlah massa meningkat, maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas oleh polisi. Namun, belum dijelaskan pengalihan arus lalu lintas yang bakal diterapkan.
"Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkatkan maka diadakan penutupan jalan. Apabila jumlah massa tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa," ucap dia.
Susatyo mengimbau kepada para personel yang melakukan pengamanan agar bersikap humanis dan tidak terprovokasi.
"Personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan serta humanis," ujar dia.
Ribuan pengendara ojol dan kurir akan menggelar aksi damai. Aksi ini bakal diikuti oleh pengemudi ojol dan kurir dari wilayah Jabodetabek. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono.
ADVERTISEMENT
Igun menyebut, para pengemudi ojol dan kurir akan mengutarakan tuntutan pada perusahaan aplikasi dan pemerintah. Para pengemudi ojol merasa perusahaan aplikasi tidak dapat memenuhi keadilan dan kesejahteraan sebagai mitra.
Selain itu, tuntutan juga mengarah ke pemerintah agar dapat membuat legal standing yang dapat menjamin kesejahteraan mitra perusahaan aplikasi.