1 juta Lansia Terancam Tak Dapat Bansos, Mensos Minta Tambah Anggaran Rp 22,49 T
·waktu baca 4 menit
PerbesarMenteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 22,49 triliun untuk tahun 2027.
Gus Ipul pun memperingatkan dampak serius apabila usulan tambahan anggaran tidak disetujui. Salah satu dampak yang disorot adalah tidak tersalurkannya bantuan bagi lebih dari 1,4 juta lansia serta terganggunya proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menjelaskan, tambahan anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi mandat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem dan peningkatan graduasi keluarga penerima manfaat.
“Izinkan kami menegaskan kembali mengapa anggaran ini penting, karena seluruh usulan yang kami ajukan hari ini berakar pada tiga mandat RPJMN yang harus kami wujudkan, yaitu kemiskinan ekstrem turun di bawah 0,5% di tahun 2026, tingkat kemiskinan nasional turun ke 4,5 sampai 5% pada tahun 2029, graduasi 1,5 juta KPM per tahun hingga tahun 2029," ujar Gus Ipul saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).
"Tentu ini bukan target Kementerian Sosial semata, ini adalah mandat dari Presiden kepada kita semua dan Kementerian Sosial menjadi salah satu ujung tombak pelaksanaannya,” tambahnya.
Ia menegaskan pagu indikatif tahun 2027 untuk Kemensos sebesar Rp 84,71 triliun belum mampu menutup seluruh kebutuhan program prioritas kementerian.
“Ada gap yang nyata antara apa yang diperintahkan dan apa yang kami bisa lakukan dengan pagu yang ada saat ini,” ungkapnya.
Gus Ipul menyebut terdapat tiga program utama yang masih mengalami kekurangan anggaran besar, termasuk Sekolah Rakyat, program pemberdayaan sosial ekonomi, serta bantuan untuk lansia dan disabilitas.
“Graduasi program pemberdayaan sosial ekonomi atau PPSE, pagu hanya membiayai 10.000 KK, sementara target RPJMN membutuhkan 400.000 KPM per tahun, gap-nya hampir 40 kali lipat. Pagu Sekolah Rakyat Rp 4,9 triliun, kurang dari Rp 3,64 triliun untuk membiayai 100.000 lebih siswa yang bersekolah di tahun 2027. Padahal ini adalah mandat langsung Perpres 120 tahun 2025 yang sekaligus sekarang terus berjalan dan mengalami suatu kemajuan-kemajuan yang patut dicatat sebagai bagian dari perjalanan awal penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” jelas Gus Ipul.
“Lansia dan disabilitas, tidak ada satu rupiah pun dalam pagu indikatif untuk bantuan langsung berkelanjutan bagi 1,46 juta lansia dan disabilitas tunggal miskin,” lanjutnya.
Ia menyebut total kesenjangan anggaran yang diajukan mencapai Rp 22,49 triliun. Jika tidak disetujui, maka total anggaran Kementerian Sosial hanya akan berada pada level Rp 84,71 triliun, jauh di bawah kebutuhan sebesar Rp 107,20 triliun.
Gus Ipul kemudian memaparkan bahwa sebagian besar anggaran digunakan untuk program perlindungan sosial, termasuk PKH, bantuan sembako, hingga Sekolah Rakyat.
“Postur anggaran pagu indikatif tahun 2027 sebesar 84,71 triliun terdiri dari program perlindungan sosial 77,22 triliun rupiah atau 91,15%. Mencakup Sekolah Rakyat, PKH, Sembako, Atensi, PPSE, dan bansos adaptif bencana,” jelas Gus Ipul.
“Program dukungan manajemen 7,49 triliun rupiah atau 8,85% untuk gaji, tunjangan, dan operasional. Berdasarkan jenis belanja, belanja bansos 85,15% atau 72,13 triliun mendominasi. Untuk belanja pegawai sebesar 8,25% dan belanja barang sebesar 6,61%,” tambahnya.
Ia juga merinci target penerima manfaat pada masing-masing program, termasuk 10 juta keluarga penerima PKH, 17,83 juta penerima bantuan sembako, hingga 59.343 penerima program Atensi.
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh target tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal jika dibandingkan dengan mandat RPJMN.
“Tentu ini kami sampaikan satu catatan, target-target di atas adalah yang dapat dipenuhi dengan pagu indikatif. Namun, masih jauh dari kebutuhan riil dan untuk memenuhi mandat RPJMN,” tuturnya.
Gus Ipul mengungkapkan jika tambahan anggaran tidak disetujui, sejumlah kelompok rentan akan terdampak langsung.
“Kami perlu menyampaikan ini dengan jujur. Jika usulan tambahan 22,49 triliun tidak dapat terpenuhi, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Ia merinci, terdapat enam kelompok sasaran utama yang terdampak, termasuk lansia, keluarga penerima bantuan sembako, hingga siswa Sekolah Rakyat.
“Pertama, 1.461.169 lansia dan disabilitas tunggal miskin tidak mendapat bantuan langsung berkelanjutan, nilai anggarannya sebesar 3,51 triliun yang belum tersedia,” tuturnya.
Selain itu, 420.000 keluarga berpotensi tidak menerima bantuan sembako BPNT, serta 270.000 anak yatim piatu tidak memperoleh layanan rehabilitasi sosial.
“Keempat, 101.606 siswa Sekolah Rakyat, operasional SR di tahun 2027 kekurangan 3,64 triliun, tentu ini akan mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat,” katanya.
Gus Ipul juga menyebut keterbatasan anggaran akan berdampak pada tenaga kesejahteraan sosial serta program PPSE yang tidak dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.
Ia menegaskan dari sekitar 70 ribu calon penerima manfaat disabilitas, hanya sekitar 14 ribu yang dapat dijangkau jika anggaran tidak ditambah.
“Tentu usulan tambahan ini bukan angka di atas kertas, setiap rupiah mewakili satu warga negara yang harusnya dilindungi oleh negara. Kami tentu mohon dukungan Komisi VIII untuk mewujudkannya,” pungkasnya.