1 Persen Orang Indonesia Menguasai 50 Persen Aset Nasional

Ilustrasi kemiskinan Foto: Reuters/Ezra Acayan

Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto, menyoroti tingginya ketimpangan yang ada di Indonesia. Indonesia berada di jajaran teratas negara yang 1 persen orang menguasai sebagian besar aset nasional.

"Satu persen orang di Indonesia menguasai 50 persen aset nasional. Jika dinaikkan jadi 10 persen keluarga maka ini menguasai 70 persen. Artinya sisanya 90 persen penduduk memperebutkan 30 persen sisanya. Itu yang perlu dikoreksi," kata Bambang di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

TNP2K, berdasarkan data dari Suisse Global Wealth Databook tahun 2016, mencatat Indonesia berada di urutan 4 besar dengan indikator 1 persen pihak menguasai sebagian besar aset nasional. Indonesia berada di urutan keempat setelah Thailand, India, dan Rusia yang berada di peringkat pertama.

"Ini nyata sekali di Indonesia antara yang miskin dan kaya, jauh sekali bedanya. Kita itu nomor 4 setelah Rusia, India dan Thailand," katanya.

Gedung-gedung perkantoran di Jakarta Pusat. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Berdasarkan data yang dimiliki TNP2K, Bambang tak menampik rasio gini di Indonesia memang terjadi penurunan. Tapi angka itu tak menunjukkan penurunan yang berarti.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia di perkotaan dan pedesaan yang diukur rasio gini sebesar 0,382 pada Maret 2019. Angka ini menurun 0,007 poin dibandingkan Maret 2018 sebesar 0,391.

Rasio gini merupakan salah satu instrumen untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan penduduk.

Nilai rasio berada di rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati 0, maka pemerataan pendapatan semakin sempurna. Sebaliknya, jika mendekati 1 maka pemerataan pendapatan masyarakat semakin buruk.

Suasana gedung perkantoran di jalan Sudirman, Jakarta. Foto: Helmi Afandi/kumparan

"Memang ketimpangan kita tinggi sekali. Kalau mengikuti gini memang menurun, tapi tetap 0,39. Pada waktu terjadi keributan di Timur Tengah, angka kesenjangan 0,35. Kita itu di 0,39, jadi kita ada potensi untuk terjadi ketidakharmonisan," jelas Bambang.

Bambang mengungkapkan, untuk menekan ketimpangan itu pemerintah melakukan sejumlah upaya. Pertama mempermudah masyarakat mendapat akses kebutuhan dasar, pendidikan, hingga sanitasi.

Selain itu memberi layanan kesehatan, listrik, air bersih. Kedua yaitu menciptakan lapangan kerja yang besar bagi masyarakat.

"Kedua lapangan pekerjaan yang baik, lapangan pekerjaan harus diciptakan melalui investasi, pembangunan infrastruktur dan segala macam oleh pemerintah tujuannya untuk itu. Berikutnya memberikan jaminan sosial bagi semua orang," pungkasnya.