10 Tahun Ganjil Genap, DPRD Minta Dampak Ekonomi Jadi Bahan Evaluasi
PerbesarDPRD DKI Jakarta meminta kebijakan ganjil genap di Jakarta yang telah berjalan selama sekitar 10 tahun turut dievaluasi dari sisi dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.
Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Muhammad Taufik Zoelkifli, dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10).
Taufik mengatakan penerapan ganjil genap di Jakarta sudah berlangsung selama satu dekade. Menurutnya, kebijakan tersebut memiliki sejumlah dampak positif, tetapi dampak negatif terhadap pusat-pusat ekonomi juga perlu diperhatikan.
"Peraturan ganjil genap di Jakarta ini sudah sangat panjang, sudah satu dekade. Ada banyak hal positif yang didapat, tapi kemudian saya kira harus dievaluasi juga tentang dampak negatifnya," kata Taufik dalam rapat paripurna.
Dia mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pusat ekonomi, termasuk mal, yang berada di jalur ganjil genap dan mengalami penurunan omzet.
"Ada laporan dari masyarakat, terutama mal-mal atau pusat ekonomi yang dilalui oleh jalur gage itu, itu mengalami penurunan omzet, dan bahkan ada beberapa yang tutup," ungkapnya.
Taufik menyoroti perubahan pola pembangunan pusat perbelanjaan yang bergeser ke kawasan pinggiran Jakarta. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi Jakarta apabila pusat ekonomi justru berpindah ke luar wilayah Jakarta.
"Tapi kemudian di pinggiran itu nyaris kemudian ada yang juga keluar dari Jakarta. Nah, ini kan juga yang kedua adalah kerugian ya, bahwa sumber ekonomi Jakarta jadi hilang karena mereka keluar dari Jakarta," kata Taufik.
Karena itu, dia meminta aspek ekonomi turut menjadi pertimbangan dalam evaluasi kebijakan ganjil genap di Jakarta.
"Saya kira perlu dievaluasi gage atau ganjil genap ini untuk bisa lebih diperhatikan juga aspek ekonomi yang membarengi keputusan tersebut," tutup Taufik.
Pram Bahas Kebijakan Ganjil Genap Bareng Kadishub
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membahas kebijakan ganjil-genap bersama Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta pada Senin (28/9) sore.
Pramono mengatakan nantikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.
"Sore ini saya menerima Kadishub yang akan melaporkan beberapa hal, termasuk di dalamnya ganjil genap, kemudian Car Free Day," kata Pramono usai melakukan peninjauan di Kali Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Senin (28/9).
Ia menekankan kebijakan yang nantinya diterapkan harus memberikan dampak bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi kegiatan seremonial.
"Saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan atau bagi masyarakat," tegasnya.
Menurut Pramono, hal tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan terkait ganjil-genap maupun Car Free Day.
"Saya berharap apa pun yang nanti akan diputuskan, apakah itu ganjil genap ataukah Car Free Day, itu adalah keputusan yang memberikan manfaat banyak bagi masyarakat Jakarta. Karena itu menjadi tujuan utama kita semua," kata Pramono.
Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019, saat ini terdapat 26 titik penerapan ganjil-genap di wilayah DKI Jakarta, yaitu:
1. Jalan Pintu Besar Selatan
2. Jalan Gajah Mada
3. Jalan Hayam Wuruk
4. Jalan Majapahit
5. Jalan Medan Merdeka Barat
6. Jalan MH Thamrin
7. Jalan Jenderal Sudirman
8. Jalan Sisingamangaraja
9. Jalan Panglima Polim
10. Jalan Fatmawati
11. Jalan Suryopranoto
12. Jalan Balikpapan
13. Jalan Kyai Caringin
14. Jalan Tomang Raya
15. Jalan Jenderal S Parman
16. Jalan Gatot Subroto
17. Jalan MT Haryono
18. Jalan HR Rasuna Said
19. Jalan D.I Pandjaitan
20. Jalan Jenderal A. Yani
21. Jalan Pramuka
22. Jalan Salemba Raya sisi Barat
23. Jalan Raya Salemba sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Diponegoro.
24. Jalan Kramat Raya
25. Jalan Stasiun Senen
26. Jalan Gunung Sahari