11 Momen Jokowi 'Marah-marah' Selama Jadi Presiden

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat, (24/4). Foto: Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr

Presiden Joko Widodo baru-baru ini memarahi menterinya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta. Bahkan, dalam pidatonya, ia mengancam akan melakukan reshuffle jika kinerja para menteri tetap biasa-biasa saja di masa pandemi virus corona.

Rapat itu sebenarnya sudah terjadi saat sidang kabinet yang digelar tertutup para 18 Juni lalu. Namun, pihak Istana baru merilisnya pada Minggu (28/6) sore.

Dalam video berdurasi 10.20 menit tersebut, Jokowi menegur keras menteri yang tidak punya sense of crisis selama pandemi virus corona. Bahkan, tak tanggung-tanggung, ia akan mencopot menterinya jika kinerjanya tak kunjung membaik.

Selama menjabat sebagai Presiden, ini bukanlah pertama kalinya Jokowi memarahi jajarannya. Anak-anak buahnya pernah 'disemprot' beberapa kali karena berbagai persoalan.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Berikut kumparan rangkum 11 momen Presiden Jokowi 'marah-marah' selama menjadi Presiden baik di periode pertama maupun kedua yang dikutip dari berbagai sumber:

Jokowi dibuat geram oleh layanan bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (18/6/2015). Dalam blusukannya saat itu, ia mendapatkan laporan waktu inap kontainer sekitar 5,5 hari.

Waktu inap ini jauh dari target maksimal 4,7 hari. Bahkan, menjadi yang terlama di ASEAN. Jokowi juga mengancam memecat pejabat terkait jika persoalan ini tidak diselesaikan.

"Bisa saja dirjennya saya copot. Bisa aja pelaku di lapangannya dicopot, bisa juga menterinya dicopot," kata Jokowi usai inspeksi di lokasi.

Ia juga memerintahkan kepolisian untuk ikut turun tangan mengusut penyebab lamanya dwelling time di Tanjung Priok. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag saat itu, Partogi Pangaribuan, sebagai tersangka.

Terpidana kasus e-KTP, Setya Novanto memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan Sofyan Basir di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/8). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Jokowi kembali marah saat namanya dicatut mendukung Setya Novanto (Setnov) yang pada pertengahan 2016 lalu maju sebagai salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar pada Munaslub di Bali.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Presiden saat itu, Jusuf Kalla, usai bertemu langsung dengan Jokowi.

"Saya bertemu beliau hanya berdua. Beliau sangat marah karena hal itu sama sekali tidak benar," kata JK, Selasa (10/5/2016).

Menurut JK, selain bukan anggota Golkar, Jokowi sebagai presiden tidak boleh berpihak kepada siapa pun dan harus bersikap netral.

Setnov yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPR juga pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden terkait permintaan saham PT Freeport Indonesia. Setnov pun harus menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etika sebagai Ketua DPR.

Mantan Wali Kota Solo itu pun tak bisa menahan amarahnya saat membaca transkrip lengkap rekaman pembicaraan Setnov dengan Reza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin --Presdir PT Freeport Indonesia saat itu. Sebab, namanya dicatut untuk meminta jatah saham dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

"ini masalah kepatutan, kepantasan, masalah etika, masalah moralitas. Dan itu masalah wibawa negara," ucap Jokowi dengan nada meninggi pada Senin (7/12/2015).

Johan Budi Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Juru bicara presiden Johan Budi pada 2016 sempat mengungkapkan keprihatinan Presiden Jokowi karena ada menteri-menterinya yang saling menyerang.

Tak hanya kecewa, ia pun ikut marah dan meminta menteri-menterinya sebagai pembantu negara untuk satu visi dengan presiden.

"Presiden "marah" dengan situasi yang terjadi belakangan ini yang terlihat semakin meruncing bahkan masuk pada perseteruan antar menteri yang bersifat menyerang pribadi. Jadi kembali ditegaskan oleh Presiden, cukup hentikan itu, siapa pun pembantunya, kembali memposisikan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Nanti akan segera untuk dimintai keterangan menteri-menteri terkait," kata Johan Budi, Rabu (2/3/2016).

Usut punya usut, keributan terjadi antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said terkait pengelolaan blok gas Masela di Maluku.

Jokowi dalam acara penerimaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 sempat meluapkan amarahnya lantaran ada kementerian/lembaga yang laporannya berpredikat disclaimer atau Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP).

"Kita sekarang harus urus hal-hal seperti ini. Biar semuanya ngerti mana yang WTP, mana yang WDP, mana yang di-disclaimer. Saya ulangi. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, Kementerian Pemuda dan Olahraga. TVRI, Bakamla, Badan Ekonomi Kreatif. Ini 6 Kementerian atau Lembaga," tegas Jokowi, Selasa (23/5/2017).

Pada 2017, masih ada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang masih mendapatkan opini TMP. Ia pun berharap seluruh kementerian/lembaga memperbaiki laporan keuangannya sehingga tak ada lagi yang berstatus TMP atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Distrik Anggi, Pegunungan Arfak, Papua Barat, Minggu (27/10). Foto: Instagram/ @sekretariat.kabinet

Jokowi pernah berbicara rencana kebijakan satu harga BBM yang belum kunjung terlaksana. Ia mencontohkan harga BBM di Papua mahal karena tingginya biaya transportasi untuk membawanya.

Bahkan, saat itu harga BBM di Papua mencapai Rp 100 ribu per liternya.

"Jangan bicara subsidi dan kerugian Pertamina, karena untuknya per tahun gede sekali," kata Jokowi, 31 Oktober 2016.

"Selama ini subsidi BBM Rp 300 triliun kita diam saja. Sekarang ada tambahan biaya Rp 800 miliar (untuk Papua) kita ribut. Saya marah," ungkapnya.

Jokowi begitu jengkel dengan suara-suara yang memecah persatuan bangsa, bahkan sampai isu kemunculan PKI.

“Kalau ada PKI nongol gebuk saja,” kata Jokowi kepada pemimpin redaksi media di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2017).

Ia juga membahas soal isu penegakan hukum. Seperti saat bercerita perintahnya kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk melakukan langkah hukum kepada suara-suara yang memecah belah bangsa. Selama ada fakta dan bukti yang kuat.

Terkait demo, Jokowi menegaskan tak ada larangan karena dijamin konstitusi. Namun bagi mereka yang berdemo namun tidak sesuai aturan, harus ada ketegasan. "Gebuk, gebuk saja," ucapnya.

Sampai tiba saatnya Jokowi bicara soal isu kemunculan PKI. Dia kesal karena isu sempat dikaitkan dengannya, bahkan sampai keluarganya. Ini sudah terjadi sejak masa kampanye Pilpres 2014.

"Saya dilantik jadi Presiden yang saya pegang konstitusi, kehendak rakyat. Bukan yang lain-lain. Misalnya PKI nongol, gebuk saja. TAP MPR jelas soal larangan itu," tegas dia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Presiden Jokowi pada 2017 sempat menegur para menterinya untuk berhati-hati mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) agar tidak menghambat dunia usaha.

"Lah kalau masih keluar peraturan menteri atau peraturan Dirjen yang justru menambah birokrasi, menambah ruwetnya orang yang ingin ekspansi atau investasi ya pasti saya tegur," ucap Jokowi.

Menurutnya, menteri harus bisa berkomunikasi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Sehingga, bisa semakin mempermudah dunia usaha hingga berinventasi.

"Jangan sampai Permen-Permen justru memberikan ketakutan kepada mereka untuk berinvestasi, untuk mengembangkan usaha, untuk berekspansi. Karena ini sekali lagi, ini menyangkut pertumbuhan ekonomi, menyangkut memperluas lapangan pekerjaan yang itu semua kita harus mengerti tujuannya ke mana," tuturnya.

Dalam pertemuan dengan seluruh gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia, 21 Januari 2018, Jokowi beberapa kali melontarkan bernada tinggi terkait proses perizinan di daerah yang terlalu berbelit-belit.

"Saya jengkel ini. Alasan nomor satu calon investor balik badan, tidak jadi investasi di Indonesia adalah regulasi. Kita kebanyakan perizinan, aturan, yang ruwet sampai detik ini," ujar Jokowi.

"Kalau masalah ini tidak kita selesaikan, perizinan usaha tetep ruwet, sudah lupakan saja kenaikan pertumbuhan ekonomi. Kunci pertumbuhan ekonomi itu cuma dua, investasi dan ekspor," lanjutnya.

Presiden Jokowi juga dalam rapat terbatas pada 19 Juni 2019 sempat marah-marah di depan menterinya lantaran investasi dan ekspor Indonesia begitu lesu. Ia pun menyoroti masalah perizinan yang sangat mempengaruhi masuknya investasi ke Indonesia.

"Sudah berkali-kali disampaikan, ekspor, investasi, kunci utama kita dalam menyelesaikan neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan," tegas Jokowi.

Ia pun terheran-heran dengan kondisi ini karena berimbas pada sedikitnya investasi yang terealisasi. Jokowi pun meminta tata kelola investasi di Indonesia diperbaiki.

Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke kantor pusat PLN, Senin (5/8). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Mati listrik massal yang terjadi di Jabodetabek, Banten, serta sebagian Jawa Tengah dan Jawa Barat pada awal Agustus 2019 lalu begitu menyita perhatian Jokowi.

Saat mendatangi langsung Kantor Pusat PLN, raut wajahnya pun begitu datar dan serius. Saat manajemen PLN menyampaikan pernyataan soal pemadaman listrik massal, Jokowi cenderung lebih banyak mengernyitkan dahi.

"Pagi hari ini saya datang ke PLN. Pertama saya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total minggu kemarin. Dan dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi, tentu saja ada contigency plan, ada back up plan," kata Jokowi, Senin (5/8/2019).

Pernyataan-pernyataan yang diucapkan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani, terkait penjelasan penyebab pemadaman listrik ini pun tak membuat Jokowi puas.

"Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?" tegas Jokowi.

"Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, (itu) 17 tahun lalu untuk Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi, kembali terjadi," tegasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat dibuat marah karena Indonesia masih rutin mengimpor cangkul. Seharusnya cangkul bisa sepenuhnya diproduksi di dalam negeri.

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masak masih impor," kata Jokowi bernada tinggi di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat membuka Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (6/11). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jokowi mengatakan, harusnya urusan pacul atau cangkul bisa diproduksi oleh unit Usaha Kecil Menengah (UKM). Pasar cangkul di Indonesia sendiri sangat besar yang harusnya bisa diproduksi di dalam negeri.

"Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita? Kamu buat pacul. Tahun depan saya beli ini puluhan ribu, ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang benar, pacul cangkul (saja) harus impor?" tegas Jokowi dengan nada tinggi.

Untuk itu, produk dalam negeri perlu digenjot. Selain mampu mengurangi impor dan menekan defisit neraca perdagangan juga mampu membuka lapangan pekerjaan. Artinya, bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Gimana kita masih senang impor padahal kita defisit neraca perdagangan, CAD (Current Account Deficit) kita masih defisit. kok kita masih hobi impor ya kebangetan banget. Uangnya pemerintah lagi, kebangetan banget," sebut Jokowi.

Terbaru, Presiden Jokowi marah di depan para menterinya saat membuka sidang kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2020) kemarin.

Jokowi sudah bicara keras sejak awal menegur menteri yang tidak punya sense of crisis di masa pandemi corona. Jokowi juga mengutip data yang memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa minus akibat pandemi COVID-19.

Bahkan, ia mengancam akan membubarkan lembaga atau mencopot menteri yang kinerjanya dia nilai biasa-basa saja menghadapi pandemi corona yang sudah berjalan 3 bulan.

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi dengan nada tinggi di depan para menteri dalam video yang baru diunggah Minggu (28/6).

=====

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona

***

Saksikan video menarik di bawah ini: