12 Tahun Tak Dapat Air Bersih, Warga Rusunami City Garden Mengadu ke Anies
PerbesarADVERTISEMENT
Perwakilan warga Rusunami City Garden Cengkareng, Jakarta Barat, didampingi perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengadakan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Jumat (26/11).
ADVERTISEMENT
Demo ini terkait pengaduan warga City Garden ke Pemprov DKI soal masalah air bersih. Warga meminta Gubernur Anies Baswedan membantu mengatasi persoalan ini.
“Hari ini warga mengadukan permasalahan tidak tersedianya air bersih di Rusunami City Garden serta carut marutnya pengelolaan City Garden kepada Gubernur. Jadi warga sudah 12 tahun tidak bisa mendapatkan air PAM,” kata Charlie Albajili selaku pengacara publik LBH Jakarta kepada wartawan di Balai Kota.
Sejak 2014, warga mengandalkan sumber air yang berasal dari Water Treatment Plant (WTP). Ternyata saat ditelusuri dan dites, mutu air dari WTP tersebut tercemar.
“Ini sudah diketahui ada audit baku mutu air dan ternyata melebihi baku mutu,” kata Charlie.
Perwakilan TGUPP pun menemui massa demo di Pendopo Balai Kota untuk mendengarkan laporan yang disampaikan dari perwakilan warga tersebut.
ADVERTISEMENT
“Gubernur tidak boleh membiarkan warganya sendirian melawan pengembangan untuk pemenuhan haknya. Undang-Undang memberikan kewenangan bahkan tanggung jawab bagi pemerintah daerah untuk melakukan intervensi demi terpenuhinya hak atas tempat tinggal layak dan gak atas air,” kata Charlie.
Suherman selaku perwakilan warga Rusunami City Garden mengaku sudah mengadukan persoalan ini ke berbagai pihak, termasuk Dinas SDA, setelah itu pihak Dinas SDA menemukan adanya pencemaran.
Warga City Garden Diminta Bayar Rp 951 Juta oleh Pengelola Rusunami
Awalnya, warga dijanjikan air bersih dari PDAM saat awal menepati rusun yang dikembangkan PT. Reka Rumanda Agung Abadi tersebut pada 2008.
Namun, pengelola tidak kunjung memasang pipa air saluran dari PDAM. Pengelola justru memasang pengadaan pipa air yang bersumber dari WTP yang dikelola pihak ketiga pada 2014.
Menurut Suherman, sejak saat itu, warga mulai mengeluhkan kualitas air yang berbau, keruh, dan menyebabkan berbagai penyakit. Warga lalu meminta pengadaan pipa air PAM, namun pengelola malah meminta biaya layanan sebesar Rp 951 juta.
ADVERTISEMENT
“Warga harus membeli air secara mandiri dan membayar hingga 5 kali lipat lebih mahal dari sebelumnya karena pengelola tidak menjalankan komitmennya menyediakan air bersih pengganti,” kata Suherman.
Setelah mendesak pihak pengembang dan tidak kunjung ada tindakan yang membantu, warga pun meminta bantuan Anies untuk menyediakan fasilitas air bersih sesuai dengan Pasal 8 UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
“Kami harap, dengan adanya dialog ini kami bisa segera mendapatkan titik terang,” pungkas Suherman.