2 Negara Eropa Ingin Setop Beri Visa Schengen bagi Warga Rusia, PBB Buka Suara
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
PBB mengatakan, kewenangan memberi visa merupakan kebijakan yang dimiliki setiap negara. Namun, mereka menentang segala bentuk tindakan diskriminasi terhadap negara lain.
Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, Stephane Dujarric, pada Kamis (11/8).
“Negara-negara memiliki hak untuk menerapkan kebijakan visa mereka sendiri,” kata Dujarric, seperti dikutip dari Russia Today.
Sebelumnya, pada Selasa (9/8), masing-masing pemimpin Estonia dan Finlandia menyerukan negara-negara Uni Eropa untuk berhenti mengeluarkan visa turis (schengen) untuk penduduk asal Rusia.
Warga Rusia Tidak Berhak Jadi Turis Mengunjungi Eropa
Menurut pemimpin dua negara di kawasan Eropa itu, warga negara Rusia tidak berhak berlibur dan melakukan perjalanan ke Eropa sementara negaranya sendiri sedang menyerang dan memporak-porandakan Ukraina.
ADVERTISEMENT
“Tidak benar bahwa sementara Rusia melancarkan perang agresi yang agresif dan brutal di Eropa, orang Rusia dapat hidup normal, bepergian di Eropa, menjadi turis,” kata Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin dalam sebuah wawancara, pada Senin (8/8).
Pernyataan Marin pun didukung oleh rekannya dari Estonia, Perdana Menteri Kaja Kallas sehari kemudian.
“Mengunjungi Eropa adalah hak istimewa, bukan hak asasi manusia dan ini adalah waktu untuk mengakhiri pariwisata dari Rusia sekarang,” kata Kallas, pada Selasa (9/8).
Di hari yang sama, Tallinn mengkonfirmasi akan menutup perbatasannya untuk warga negara Rusia dengan visa Schengen yang dikeluarkan oleh negara Baltik pada awal minggu depan.
Satu-satunya pengecualian akan diberikan bagi mereka yang memiliki misi diplomatik dan anggota keluarga mereka, serta mereka yang terlibat dalam transportasi kargo.
ADVERTISEMENT
Sepakat dengan pernyataan Kallas dan Marin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyerukan negara-negara Barat untuk menutup perbatasan mereka bagi warga negara Rusia yang ingin memasuki wilayah Eropa.
“Orang Rusia harus hidup di dunia mereka sendiri sampai mereka mengubah filosofi mereka,” kata Zelensky dalam sebuah wawancara, pada Selasa (9/8).
Menurut Zelensky, pembatasan ini juga harus berlaku bagi warga Rusia yang meninggalkan negaranya untuk memprotes tindakan pemerintah, sekalipun mereka mendukung Ukraina.
Tak hanya itu, Zelensky meminta agar warga negara Rusia yang tinggal di Eropa dan di Amerika Serikat untuk dapat dideportasi dan dipulangkan. Hal ini dikarenakan Zelensky menilai semua warga Rusia bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di Ukraina.
PBB Memilih untuk Netral, Jerman Meragu
Terkait seruan dari Estonia, Finlandia, dan Ukraina, PBB memilih untuk netral dan tidak ikut mendukung gagasan atau kubu manapun.
ADVERTISEMENT
Dalam keterangannya, Dujarric juga menolak untuk berkomentar atau mengkonfirmasi apakah PBB menganggap pernyataan dari ketiga negara di Benua Biru tersebut adalah diskriminasi.
“Kami menentang diskriminasi, tetapi saya tidak akan mulai mengomentari setiap sindiran,” jawab Dujarric.
Sejauh ini, Uni Eropa tampaknya enggan secara keseluruhan mengikuti seruan yang disampaikan oleh Marin, Kallas, dan Zelensky. Hal ini terlihat dari pernyataan Kanselir Jerman Olaf Scholz yang meragukan gagasan tersebut.
“Sulit membayangkan melarang visa Schengen untuk Rusia sama sekali,” kata Scholz. Menurut Financial Times, para pejabat di Brussels juga skeptis terhadap gagasan Marin, Kallas, dan Zelensky.
Namun ada beberapa negara Uni Eropa yang tidak lagi memberikan visa bagi warga negara Rusia, contohnya Latvia. Kebijakan visa baru diambil oleh negara pecahan Uni Soviet itu pada bulan ini.
ADVERTISEMENT
Menurut laporan media, isu terkait pemberian visa bagi warga negara Rusia besar kemungkinan akan dibahas dalam pertemuan puncak tahunan ‘Gymnich’. Pertemuan ini akan dihadiri oleh menteri luar negeri Uni Eropa di Republik Ceko pada akhir Agustus mendatang.
