28 Mahasiswa Raja Ampat Terlunta-lunta di Yogya, Beasiswa Tak Kunjung Datang
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarSebanyak 28 mahasiswa dan mahasiswi asal Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY), Senin (11/12). Mereka harus hidup terlunta-lunta karena beasiswa yang dijanjikan Pemkab Raja Ampat tak ada kejelasan.
"Jadi dari awal Pemda (Raja Ampat) menawarkan program beasiswa ini, yang dalam hal ini Dinas Pendidikan. Menawarkan pada adik-adik bahwa ini program KIP itu yang pertama, terus adalah program kontrak kerja sama, kemudian adalah program wakil bupati," kata Sekjen Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMA-Papua) Irto Mamoribo yang mendampingi para mahasiswa.
Lalu, yang menjadi persoalan Pemkab Raja Ampat ini memungut Rp 5 juta kepada 28 orang mahasiswa ini yang katanya digunakan untuk administrasi. Dalihnya dengan Rp 5 juta ini, segala kebutuhan hingga lulus kuliah akan ditanggung Pemkab Raja Ampat.
"(Rp 5 juta) itu mengcover semua sampai wisuda. Justru timbul pertanyaan program model apa ini. Padahal latar belakang orang tua mereka di kampung-kampung, nelayan semua," katanya.
Singkat cerita 28 calon mahasiswa itu membayar masing-masing Rp 5 juta ke 2 orang oknum, seorang dari dinas pendidikan dan seorang lagi merupakan alumni dari Yogya.
Ke-28 anak ini pun dikirim ke Yogyakarta dan menjadi mahasiswa di salah satu universitas swasta di sini. Mereka berada di Yogya sejak September.
"Kita konfirmasi ke universitas bahwasanya sejauh ini tidak ada kontrak kerja sama antara pemda dan universitas. Baru sebatas wacana sedangkan anak-anak sudah dikirim ke sini," katanya.
Bisa dibilang, menurut Irto para mahasiswa ini hanya sekadar didaftarkan oleh Pemkab Raja Ampat.
"Status kejelasan beasiswa ini belum jelas. Kontribusi pemda terhadap anak-anak ini baru sebatas uang tiket yang digunakan dari Raja Ampat ke Yogya. Kontribusi pemda dalam pendidikan mereka di kampus belum ada. Karena yang terkonfirmasi biaya di kampus itu sumbernya dari yang pemda pungut ke orang tua itu," katanya.
Untuk tempat tinggal ke-28 mahasiswa ini pun harus cari sendiri. Lantaran asrama sudah penuh, maka para senior yang membantu mencarikan. Tak ada dana untuk tempat tinggal maupun makan seperti yang dijanjikan. Pemda hanya meninggalkan uang Rp 300 ribu ke masing-masing mahasiswa.
"Sampai dengan hari ini. Sejauh ini biaya kos maupun makan minum tidak ada kontribusi dari Pemda (Raja Ampat). Kontribusi semua dari orang tua. Justru orang tua yang korban dalam hal ini," katanya.
Tak jarang para putra-putri dari berbagai distrik di Raja Ampat ini harus menahan lapar lantaran harus berhemat. Saat belajar pun mereka tak konsentrasi karena perutnya kerap kosong.
"Iya (telantar). Kendala persoalan seperti makan minum. Pikiran akan jalan ketika perut kenyang. Masak mereka kuliah terus nahan-nahan lapar," katanya.
"Mereka berhemat makan seadanya. Menahan-nahan lapar sering," tegasnya.
Kepala ORI DIY Budhi Masturi mereka berkuliah atas rekrutmen Pemkab Raja Ampat dengan iming-iming sejumlah beasiswa. Namun, ternyata proses mendapatkan beasiswa tak kunjung terealisasi.
"Justru mereka kemudian diminta uang Rp 5 juta. Ada yang Rp 8 juta juga hanya untuk diberi akses untuk mendaftar secara online program beasiswa KIP," kata Budhi.
ORI DIY akan menelusuri kasus ini termasuk berkoordinasi dengan jaringan ORI di Papua.
"Kita mengumpulkan data penjelasan sebelum meneruskannya ke ORI Perwakilan Papua Barat," katanya.