3 Eks Anggota DPR 'Dibajak' Perindo, Demokrat Anggap Hal Biasa

Hary Tanoe Umumkan 3 eks anggota DPR Demokrat gabung Perindo. Foto: Instagram/@hary.tanoesoedibjo

Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengumumkan tiga perempuan mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 bergabung dengan partainya.

Mereka adalah Erma Suryani Ranik, Rooslynda Marpaung, dan Vivi Sumantri Jayabaya yang semuanya merupakan mantan politikus Demokrat. Bergabungnya ketiga perempuan itu diumumkan HT melalui akun Instagram pribadinya @hary.tanoesoedibjo.

"Telah bergabung dengan Partai Perindo menjadi bacaleg DPR RI," tulis HT, dikutip Rabu (9/11).

Menanggapi hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyayangkan keputusan yang diambil oleh ketiganya. Namun, dia tetap menghormati keputusan yang telah mereka ambil.

"Pasti ada alasan subjektif dari masing-masing mereka untuk menjelaskan alasan kepindahannya. Apa pun itu, tentu bukan hal baru atau barang baru," kata Kamhar dalam keterangannya.

Menurutnya hal serupa sering terjadi menjelang Pemilu. Bukan hanya mantan anggota DPR, bahkan yang masih menjabat sebagai anggota juga bisa melakukan hal yang sama.

"Tak hanya terjadi di Partai Demokrat, partai-partai lain pun juga sama. Tak jarang diikuti berbagai rumor pada praktik-praktik seperti ini, mulai dari diiming-imingi jabatan, sampai pada dukungan logistik pencalegan," ucapnya.

Kamhar menilai, perpindahan atau pembajakan anggota partai memang masih menjadi catatan dalam ikhtiar penguatan partai politik dan pendewasaan demokrasi, terutama terkait dengan persoalan sumber pembiayaan partai dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya pendukung partai.

"Isu pembajakan kader-kader partai ini masih akan terus-menerus berlanjut sampai pada pemilu-pemilu mendatang jika persoalan pembiayaan partai politik masih seperti sekarang. Ini salah satu pangkal persoalan," lanjut Kamhar.

Lebih lanjut, Kamhar berharap masyarakat Indonesia dapat memberikan penilaian yang lebih terhadap rekam jejak dan integritas para politisi, agar perpindahan atau pembajakan anggota partai tidak terjadi.

"Jika kritisisme masyarakat telah terbangun dengan baik, para politisi akan berhitung ulang untuk pindah-pindah partai apalagi jika alasannya hanya karena iming-iming logistik karena akan ada sanksi moral dan politik dari masyarakat," tandas dia.