3 PR PKS untuk Nadiem: Kompetensi, Distribusi, dan Upah Guru

Presiden PKS Sohibul Iman saat jumpa pers di DPP PKS, Jakarta, Selasa (19/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

PKS menggelar diskusi tentang peringatan Hari Guru Nasional di Kompleks Parlemen, Jakarta. Dalam kesempatan itu, Mendikbud Nadiem Makarim memang tidak datang, namun Presiden PKS Sohibul Iman menyebutkan masih banyak pekerjaan rumah (PR) bagi dunia pendidikan Indonesia.

Sohibul mengatakan, PKS memandang masih ada tiga pekerjaan rumah untuk Nadiem. Namun, masalah-masalah ini sebenarnya klasik, atau sudah berlangsung tiap tahunnya namun tak kunjung tuntas.

"Pertama, soal kompetensi. Ini menjadi PR kita karena memang kalau kita perhatikan ya, guru belum sepenuhnya ideal secara kompetensi," kata Sohibul di ruang Fraksi PKS kepada wartawan, Selasa (26/11)

Masalah kedua yakni terkait distribusi guru. Selain belum merata di tiap daerah, masih terdapat sejumlah guru yang memiliki tugas berat dengan mengajar lebih dari satu pelajaran.

Presiden PKS, Sohibul Iman Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

"Terkait distribusi guru, di seluruh Indonesia ini, sekarang kita masih menghadapi banyak daerah yang kekurangan guru. Ada satu guru tak hanya menangani satu pelajaran, tapi seluruh kelas," ungkapnya.

Dan masalah terakhir adalah renumerasi atau upah di luar gaji sebagai balas jasa atas prestasinya. Upah ini diberikan demi perbaikan kesejahteraan guru.

Selain itu, Sohibul melihat masih ada sejumlah permasalahan lain yang juga harus diselesaikan Nadiem Makarim. Yakni melibatkan guru-guru masuk ke politik praktis.

Pertemuan Ikatan Guru Indonesia dan Mendikbud-Dikti Nadiem Makarim. Foto: Dok Istimewa

"Politisasi guru. Guru ditarik ke politik praktis, terutama di pilkada-pilkada, ini buruk buat masa depan guru dan masa depan kita. Karena itu kita berharap parpol harus bisa bersikap secara baik dan arif, dan gurunya sendiri jangan mau ditarik-tarik," ujar Sobihul.

Sohibul juga meminta permasalahan soal guru honorer, terutama di daerah-daerah, dapat terselesaikan. Terutama guru yang sudah puluhan tahun mengabdi, namun tak kunjung dinaikkan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

"Mereka ini luar biasa, mengabdi cukup lama. Sekarang problematika kalau mereka mau dijadikan ASN itu ada permasalah umur," ucap dia.

"Saya kira honorer K2 bisa jadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan tentu ada solusi lain. Kalau Pak Menteri ada solusi lain untuk memberdayakan mereka, itu bagus kalau pun tidak jadi P3K. Tapi sekarang kan belum terlihat. Kami menunggulah," tutupnya.