Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.88.1
4 Kode di Suap Meikarta: Melvin, Tina Toon, Windu, hingga Penyanyi
15 Oktober 2018 22:44 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:05 WIB
ADVERTISEMENT
KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perizinan pembangunan Meikarta. Keduanya ditetapkan menjadi tersangka bersama empat kepala dinas di Pemkab Bekasi dan tiga orang pihak dari Lippo Group.
ADVERTISEMENT
Dalam pemeriksaan, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan ada sejumlah kode yang dibuat untuk menyamarkan transaksi haram tersebut. Kode tersebut mulai dari Melvin, Tina Toon, Windu, hingga Penyanyi.
"Teridentifikasi penggunaan sejumlah sandi dalam kasus ini untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Pemkab Bekasi. Antara lain yaitu Melvin, Tina Toon, Windu, dan Penyanyi," ungkap Syarif saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10).
Selain Neneng dan Billy Sindoro, KPK juga menetapkan tujuh orang tersangka lainnya. Yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bekasi Dewi Trisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi. Kemudian Taryudi dan Fitra Djaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, dan Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group.
ADVERTISEMENT
Terungkapnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK di Kabupaten Bekasi dan Surabaya. Suap diberikan bos Lippo Group untuk pengurusan proyek seluas 774 hektare yang terbagi dalam 3 fase.
KPK menduga komitmen fee dalam suap perizinan tersebut mencapai Rp 13 miliar. Suap itu diberikan melalui sejumlah dinas di Pemkab Bekasi, mulai dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.
"Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas," jelasnya. KPK menduga pemberian suap itu terjadi di bulan April, Mei, dan Juni 2018.
Sementara untuk banyaknya dinas yang terlibat, Syarif mengatakan karena proyek Meikarta sangat kompleks. Mulai dari apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan.
ADVERTISEMENT