4 Pejabat yang Mundur dan Dicopot Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiridalam acara Milenial Fest di Balai Sarbini. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan

Sejumlah kebijakan Pemprov DKI Jakarta akhir-akhir ini menuai kritik dari masyarakat. Mulai dari penyusunan anggaran hingga pemberian penghargaan Adikarya kepada diskotek Colosseum.

Buntut dari kebijakan itu, di sepanjang 2019, setidaknya ada empat pejabat Pemprov DKI yang mengundurkan diri dan dicopot. Keputusan tersebut dilakukan setelah kebijakan mereka menimbulkan ragam reaksi.

Siapa saja 4 pejabat Pemprov DKI yang dicopot dan mengundurkan diri?

Saat itu, Edy Junaedi baru menjabat 8 bulan sebagai Kadisparbud DKI. Edy mundur dari jabatannya per 31 Oktober 2019.

Pemprov DKI memastikan Edy mundur atas permintaannya sendiri, bukan dicopot. Meski begitu, Pemprov membantah Edy mundur karena terkait anggaran Rp 5 miliar untuk influencer dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Edy Junaedi. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

"Alasannya, ya, pribadi, yang tahu dia. [Sekarang menjadi] staf, menjadi staf. Staf anjungan Taman Mini. Jadi dia ingin ke sana minatnya, ingin jadi staf anjungan Taman Mini," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI, Chaidir.

Adapun anggaran Rp 5 miliar itu dimasukkan untuk membayar lima influencer yang akan mempromosikan pariwisata DKI Jakarta. Dalam KUA-PPAS di bagian III Komisi B, tercatat anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan aktivitas pariwisata dan budaya melalui media sosial senilai Rp 5.008.691.930.

Pengunduran diri Mahendra berlangsung sebelum Anies mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2020, sehari setelah Edy mengundurkan diri. Keputusan per 1 November 2019 itu dibacakan langsung oleh Anies.

"Sebelum itu saya sampaikan info, Kepala Bappeda, Bapak Mahendra, mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Bappeda per hari ini," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Kepala Bapedda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Irawan di Balai Kota, Jakarta. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan

Mahendra yang berada di samping Anies mengamini pernyataan Anies kepada awak media. Mahendra yang baru menjabat 9 bulan, memutuskan mundur usai KUA-PPAS 2020 menimbulkan polemik, dan ditemukan sejumlah usulan anggaran dengan angka tak wajar.

"Seperti kita ketahui, situasi kondisi saat ini yang tentunya kinerja pemerintah yang lebih baik lagi. Saya mengajukan mohon mengundurkan diri supaya akselerasi Bappeda akan lebih ditingkatkan. Terima kasih," ungkap Mahendra.

Posisi Mahendra digantikan sementara oleh Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman, Suharti, sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Dalam waktu dekat, Pemprov DKI akan membuka seleksi terbuka untuk posisi Kepala Bappeda.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menutup rapat paripurna Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur, di Balaikota Jakarta. Foto: Dok. Pemprov DKI

Polemik KUA-PPAS 2020 yang bernilai fantastis, termasuk anggaran influencer, sebelumnya diungkap politikus PSI sekaligus anggota DPRD DKI Komisi A, William Aditya Sarana.

Dalam unggahan di akun Twitternya, William mengungkap anggaran seperti lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar hingga ballpoin Rp 123,8 miliar. Rencana anggaran tersebut sempat membuat gaduh jagat media sosial dalam beberapa pekan.

Anies mencopot jabatan Agung Triatmojo usai memberikan 'tes lapangan' dengan menginstruksikan pegawai honorer K2 masuk ke dalam got. Foto dan video para pegawai yang masuk ke dalam got juga sempat beredar di media sosial, sebelum Anies membuat keputusan.

Usai diperiksa tim inspektorat, Agung dan jajarannya terbukti bersalah. Akibatnya, Agung kini dibebastugaskan sebagai lurah, setelah dinonaktifkan selama proses pemeriksaan.

"Hasil pemeriksaan sudah selesai. Dan mereka terbukti (bersalah), karena itu mereka akan dibebastugaskan. Kalau kemarin nonaktif, sekarang akan dibebastugaskan," kata Anies.

Konferensi pers Inspektorat DKI terkait dugaan pelayahgunaan wewenang seleksi PPSU di got Jelambar. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan

"Kejadian sudah seminggu yang lalu. Begitu ada kejadian, langsung siang itu juga saya instruksikan kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Lurahnya langsung dinonaktifkan, semua yang terlibat langsung diperiksa dan statusnya nonaktif," jelas Anies.

Meski begitut, Anies belum menyinggung lebih detail soal sanksi lain yang menjerat Agung. Ia juga belum membeberkan lebih rinci mengapa 'tes lapangan' ini bisa dilakukan ke pegawai honorer.

Dalam video yang beredar, para pegawai, baik pria dan perempuan, saling memegang bahu di dalam got. Terlihat beberapa orang berpakaian dinas pegawai negeri sipil (PNS) mengawasi mereka.

Plt Kepala Dinas Pariwisata, Alberto Ali, yang saat itu menggantikan Edy Junaedi, ikut dicopot dari jabatannya. Tentunya ini dilakukan usai polemik penghargaan Adikarya Wisata 2019 diberikan pada diskotek Colosseum, baru-baru ini.

"Plt diganti oleh Ibu Sri Haryati, Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta," kata Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir.

Alberto dicopot akibat terindikasi dugaan kekeliruan dalam memberikan penghargaan untuk Colosseum pada 6 Desember 2019. Saat itu, Pemprov menobatkan Colosseum sebagai diskotek terbaik.

Padahal, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap ada peredaran narkoba di dalam diskotek tersebut. Setelah diselidiki, Pemprov DKI akhirnya membatalkan penghargaan tersebut.

Anies mengatakan, laporan soal BNN itu seharusnya diproses dan dicermati. Bukan justru ditimbang dan diberikan penghargaan sebagai diskotek terbaik di kategori hiburan dan rekreasi.

"Kok malah dikasih penghargaan, kebayang, kan? Lha, wong, fatal, dong. Gimana sebuah tempat jelas-jelas ada laporan bulan Oktober, malahan bulan Desember dikasih penghargaan. Terbayang kan?" ucap Anies.