5 Anggota Pansel KY 2025-2030: Pejabat Kementerian, Hakim Agung, hingga Advokat

Konferensi pers panitia seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Yudisial (KY), di Lobby Utama Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjuk lima orang sebagai panitia seleksi (Pansel) calon anggota Komisi Yudisial (KY) 2025-2030. Hal itu tertuang dalam Keppres Nomor 41/P Tahun 2025 tertanggal 21 Maret 2025.

Dalam susunan Pansel tersebut, kelimanya berasal dari berbagai latar belakang berbeda. Mulai dari pejabat kementerian, hakim agung, akademisi, hingga advokat.

Dengan komposisi tersebut, Ketua Pansel KY, Dhahana Putra, memastikan pemilihan calon anggota KY bebas dari intervensi politik. Untuk itu, lanjut dia, Pansel juga akan meminta masukan langsung dari KY.

"Ya jelas lah [bebas intervensi politik]. Jadi pertama kita bertemu dulu dengan KY nanti, kita ingin tahu terkait apa sih programnya, apa sih permasalahannya, apa sih progresnya yang dicapai seperti apa, baru kita akan lihat," ujar Dhahana kepada wartawan, di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin (5/5).

"Kita butuh informasi kan figurnya seperti apa. Kalau figurnya seperti apa, itu kita dapatkan dari KY seperti apa, baru kita akan siapkan," jelas dia.

Gedung Komisi Yudisial. Foto: Widodo S Jusuf/ANTARA

Lantas, siapa saja anggota Pansel KY tersebut dan bagaimana profilnya?

Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra. Foto: Kemenkumham

Dhahana Putra ditunjuk sebagai ketua sekaligus merangkap anggota Pansel KY 2025–2030. Ia merupakan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP) Kementerian Hukum RI.

Sebelum menjabat sebagai Dirjen PP, pria kelahiran Jakarta 9 September 1969 itu sempat mengemban amanah sebagai Dirjen HAM Kemenkumham.

Tak hanya itu, ia juga tercatat berkarier dalam sejumlah posisi. Dhahana pernah menjabat sebagai Kasi Kerja Sama Amerika dan Eropa Ditjen Perlindungan HAM; Kabid Hukum Kanwil Kumham Banten; Kepala Subdit Kerja Sama Luar Negeri; Kepala Subdit Legislasi dan Harmonisasi HAM.

Kemudian, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bangka Belitung; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil DKI Jakarta; Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, hingga Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Dhahana merupakan lulusan AKIP Departemen Kehakiman RI pada jenjang DIII tahun 1992; S1 Hukum Universitas Sulawesi Tenggara tahun 1996; S2 Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia tahun 2005; dan S3 di Universitas Nasional tahun 2018.

Konferensi Pers Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto (tengah), di Media Center MA, Jakarta pada Kamis (13/2/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Yanto merupakan salah satu anggota Pansel KY 2025–2030. Saat ini, ia merupakan juru bicara Mahkamah Agung (MA).

Yanto merupakan pria kelahiran Gunung Kidul, 21 Januari 1960. Ia tercatat menempuh pendidikan S-1 Hukum Pidana di Universitas Janabadra Yogyakarta, S-2 Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan S-3 Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya.

Kariernya di dunia peradilan dimulai sebagai calon hakim PN Pekalongan pada 1992. Ia kemudian tercatat menjadi hakim pengadilan tingkat pertama di PN Manna (1995), PN Bengkulu (2001), dan PN Jember (2006).

Tiga tahun berselang, kariernya kian menanjak dengan diangkat sebagai Wakil Ketua PN Tais. Hanya setahun kemudian, Yanto pun ditunjuk menjadi ketua di pengadilan tersebut.

Ia kemudian tercatat menjabat sebagai Ketua PN Bantul pada 2012. Dua tahun kemudian, Yanto diangkat menjadi hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Setelahnya, jabatan sebagai pimpinan di pengadilan tingkat pertama kembali diembannya. Mulai dari Wakil Ketua PN Sleman (2015), Ketua PN Sleman (2015), Ketua PN Denpasar (2016), dan Ketua PN Jakarta Pusat (2017).

Pada 2020, Yanto diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar. Setahun berselang, ia mengemban amanah menjadi Panitera Muda Perkara Pidana Umum Kepaniteraan Mahkamah Agung (MA).

Lalu, pada 5 Januari 2024, ia dilantik menjadi Hakim Agung. Selain menjalankan tugasnya sebagai Hakim Agung, kini Yanto juga dipercaya sebagai juru bicara MA.

Widodo merupakan anggota Pansel KY 2025–2030 lainnya yang berasal dari pejabat kementerian. Kini, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum RI.

Basuki Rekso Wibowo merupakan anggota Pansel KY 2025–2030 yang berasal dari kalangan akademisi. Ia kini tercatat menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH Unas) dan Tim Asistensi Bidang Hukum Ahli Perdata Kapolri 2025.

Pria kelahiran Lumajang, 7 Januari 1959 itu tercatat meraih gelar S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) tahun 1982. Pada 1988, Basuki kemudian merengkuh gelar magister di bidang sains pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Lalu, pada 2004, ia meraih gelar doktor bidang ilmu hukum di kampus yang sama.

Kiprahnya di dunia hukum tercatat dengan turut mendirikan dan mengelola Yayasan Lembaga Kemasyarakatan dan Bantuan Hukum (YLSKBH) di Surabaya pada 1982.

Kemudian, ia juga mendirikan Kantor Konsultan Hukum Manggala Surya di Surabaya pada 1989 dan mendirikan Law Firm WINS and Partners di Surabaya pada 2008.

Basuki juga pernah mengemban amanah sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) pada 2009–2018.

Pada 2019, ia kemudian dipercaya menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (FH Unas) hingga saat ini.

Maulana Bungaran merupakan seorang advokat yang pernah tercatat sebagai tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat menghadapi sengketa Pilpres 2024 di MK.

Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum (FH) Universitas Lampung pada 1997–2003. Kemudian, Maulana menempuh pendidikan magister di FH Universitas Indonesia.

Menilik riwayat pengalaman organisasi, Maulana pernah tercatat sebagai Ketua Umum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra. Selain itu, Maulana Bungaran juga tercatat mengemban amanah sebagai Sekretaris Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra.

Adapun pelaksanaan seleksi calon anggota KY dimulai dengan tahapan pengumuman pendaftaran yang dibuka pada Selasa (6/5) besok hingga Rabu (28/5) mendatang. Lalu, pendaftaran akan mulai berlangsung pada Senin (2/6) hingga Senin (23/6) mendatang.

Setelah pendaftaran tersebut, para peserta seleksi calon anggota KY akan menjalani serangkaian tes hingga wawancara.

Salah satunya adalah dengan menulis paper dengan tema besar yang sudah disiapkan oleh Pansel, yakni seputar reformasi pengawasan hakim.

Dalam proses seleksi itu, Pansel KY bakal menentukan tujuh orang nama calon anggota KY. Nama-nama tersebut kemudian bakal diserahkan ke Presiden untuk selanjutnya diteruskan kepada DPR RI menggelar fit and proper test.