5 Catatan Muhammadiyah Terkait Agenda Nasional Prabowo ke Depan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar refleksi akhir tahun 2024 di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (30/12/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberi catatan mengenai beberapa agenda nasional ke depan pemerintahan Prabowo Subianto.

Haedar mengatakan Pemilu 2024 yang baru saja selesai dilaksanakan, mencerminkan vitalitas demokrasi Indonesia. Dalam menghadapi dinamika yang terjadi, Muhammadiyah terus berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dalam menyikapi dinamika politik bangsa.

"Muhammadiyah menegaskan bahwa politik sejatinya bukan hanya soal kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai kebangsaan yang luhur," kata Haedar dalam siaran persnya, dikutip Senin (30/12).

Dia menyebut politik harus menjadi alat untuk mempersatukan, bukan memecah belah, untuk memajukan, bukan memundurkan, dan untuk menyejahterakan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir golongan.

"Karenanya dalam ikhtiar memajukan bangsa dan mewujudkan cita-cita nasional penting dipastikan sejumlah permasalahan dan agenda dapat diselesaikan sebagai prasyarat menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur," ujarnya.

Berikut Sejumlah Catatan dari Muhammadiyah:

1. Agama dan Moral

Muhammadiyah menggelar konferensi pers tanwir dan Milad ke-112 di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (18/11/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Haedar menyampaikan Tanwir Muhammadiyah di Kupang menyampaikan rekomendasi dalam kehidupan beragama yang menekankan pentingnya peran agama sebagai landasan penguatan karakter moral. Khususnya, kata dia, dalam menghadapi fenomena negatif seperti bunuh diri, gangguan kesehatan mental, pinjaman online, judi online, dan pornografi.

Haedar berharap pemerintah menjadikan agama sebagai basis penguatan nilai dalam keluarga, komunitas, dan pendidikan guna membentuk masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

"Selain itu, pentingnya moderasi beragama ditekankan untuk meningkatkan harmoni sosial dan budaya dalam mewujudkan kemakmuran spiritual. Pemerintah agar menjamin terciptanya keadaban di ruang publik," tuturnya.

"Baik di dunia maya maupun nyata, dengan menekankan tanggung jawab pejabat publik, tokoh agama, dan influencer untuk menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultural," ucapnya.

Lebih lanjut, Haedar menyampaikan masalah sosial seperti perkawinan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta perceraian juga menjadi prioritas, dengan mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui nilai-nilai agama yang berkemajuan.

"Selamatkan generasi bangsa dari segala penyakit moral dan sosial yang menghancurkan masa depan Indonesia. Organisasi dan para tokoh agama menjadi teladan dalam kehidupan publik dan tidak menjadikan agama sebagai lahan komoditi, politisasi, dan entertainment yang menghilangkan substansi dan fungsi luhur agama sebagai kanopi suci," kata dia.

"Agama harus difungsikan secara aktual sebagai faktor motivatif, kreatif, sublimatif, liberatif, dan integratif dalam diri para pemeluknya di tengah kehidupan yang dijalaninya. Karenanya agama dan cara menyiarkan agama sangat tidak memadai manakala dikomodifikasikan menjadi serba entertainment, yang mendangkalkan pesan-pesan keagamaan substantif dan diganti dengan pesan-pesan hiburan yang artifisial di ruang publik," lanjutnya.

2. Korupsi dan Penegakan Hukum

Ilustrasi KPK. Foto: Shutterstock

Muhammadiyah mendukung komitmen Prabowo untuk memberantas korupsi hingga tuntas. Haedar juga meminta KPK agar kembali pada khittahnya sebagai lembaga independen yang melakukan pemberantasan korupsi secara benar, adil, dan tanpa terpengaruh oleh pihak mana pun.

"Penting disertai political will seluruh pihak di jajaran pemerintahan: yaitu seluruh institusi Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, bersama seluruh bagiannya di dalamnya termasuk, Kejaksaan, TNI dan Polri, serta lembaga-lembaga auxiliary, hingga ke Pemda seluruh Indonesia. Demikian juga partai politik dan para politisi, hakim, jaksa, dan pihak KPK sendiri," ujarnya.

"KPK mesti menegakkan fungsi pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih dan terperangkap politisasi. Partai politik dan para elite parpol yang tersebar di berbagai lini pemerintahan mesti menjadi contoh baik atau teladan dalam menegakkan good governance dan pola hidup tanpa korupsi, baik langsung maupun tidak langsung, karena dalam sistem politik pascareformasi betapa penting dan menentukan peran partai politik di negeri ini," sambungnya.

Dia bilang lembaga legislatif dan yudikatif penting mempelopori praktik good governance dan clean goverment sehingga dapat menjadi penyangga yang kokoh dalam mendukung eksekutif yang bebas dari korupsi.

Lebih lanjut, Haedar mengatakan usaha penegakkan hukum mesti menjadi langkah politik yang kuat dari seluruh institusi penegakkan hukum seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kepolisian, dan institusi pemerintahan secara keseluruhan

"Tegakkan hukum dengan benar, adil, dan objektif tanpa pandang bulu dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak mana pun," kata dia.

"Hindari penyalahgunaan, politisasi, dan berbagai transaksi komoditisasi hukum dalam bentuk apa pun agar Indonesia benar-benar menjadi Negara Hukum. Seluruh warga negara dituntut taat hukum dan tidak melakukan transaksi hukum yang salah dan koruptif apabila berurusan dalam perkara-perkara hukum sehingga tidak mengakibatkan terjadinya korupsi, suap menyuap, dan penyalahgunaan hukum," imbuhnya.

3. Konsolidasi Demokrasi Usai Pemilu 2024

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat malam Orasi Penganugerahan Hamengku Buwono IX Award di Bangsal Sri Manganti, Kraton Yogyakarta, Kamis (19/12/2024). Foto: Dok. PP Muhammadiyah

Haedar menyebut pihaknya mendukung segala usaha konsolidasi demokrasi dengan lebih memperkuat kualitas demokrasi yang substantif untuk mengimbangi proses demokrasi prosedural saat ini.

"Demokrasi yang sehat mesti didukung kuat oleh seluruh institusi pemerintahan negara seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, TNI, Polri, dan lain-lain hingga ke pemerintahan daerah dalam satu kesatuan sistem," kata Haedar.

Menurut dia, keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan kualitas demokrasi yang substantif diukur apabila menghilangkan pengekangan terhadap kebebasan berbicara dan berserikat yang dijamin konstitusi.

Juga praktik politik uang, politik transaksional, penyalahgunaan hukum untuk meraih jabatan dalam kekuasaan, kriminalisasi politik, serta segala bentuk praktik politik yang merusak prinsip dan etika demokrasi.

"Seluruh komponen bangsa penting mendukung terwujudnya demokrasi yang substantif serta menjadi pilar checks and balances, serta melakukan pendidikan politik demokrasi kepada warga bangsa," tuturnya.

"Segenap warga negara diharapkan makin memiliki kesadaran politik yang cerdas dan kritis, serta memiliki kebudayaan politik partisipan; sebaliknya bukan kebudayaan politik parokial yang pasif, subordinat, dan nirkesadasan politik berbasis pengetahuan," tambahnya.

Dia mengatakan "Demokrasi Indonesia yang liberal saat ini saatnya dibingkai menjadi demokrasi nilai yang berbasis pada Sila Keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."

4. Pilkada 2024 Selesai

Ilustrasi pilkada Foto: Embong Salampessy/Antara

Haedar menyampaikan Pilkada serentak 2024 telah selesai. Kepala daerah terpilih harus siap menjalankan tugasnya.

"Otonomi Daerah yang sebesarnya memberi kewenangan bagi kepala daerah semestinya dijalankan dengan komitmen nilai dan moral yang tinggi untuk berdiri tegak di atas konstitusi UUD 1945 dan Perundang-undangan yang berlaku tanpa menyalahgunakannya," katanya.

Kepala daerah terpilih, kata dia, dituntut komitmen dan sikap politik baru dalam memimpin daerahnya.

"Kesatu, memimpin daerahnya dengan moralitas dan pertanggungjawaban tinggi secara amanah sejalan konstitusi. Kedua, tidak berniat korupsi dan gratifikasi dalam bentuk apa pun baik tersembunyi apalagi terbuka. Ketiga, tidak melakukan politik balas jasa lebih-lebih kepada para bohir politik yang telah mendanai proses dirinya menjadi kepala daerah," ujarnya.

"Keempat, tidak mempertukarkan dan memberikan konsesi-konsesi lahan yang berada dalam kewenangan kepala daerah kepada siapa pun yang menyebabkan lahan dan sumber daya alam," lanjutnya lagi.

5. Kebijakan Publik Pro-Rakyat

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar refleksi akhir tahun 2024 di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin (30/12/2024). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Lebih lanjut, Haedar mengatakan "Pemerintah baru hasil Pemilu 2024 baik Presiden dan Wakil Presiden maupun Anggota Legislatif DPR-Ri dan DPD-RI baru memperoleh kepercayaan sekaligus tuntutan dan harapan baru untuk menjalankan Pemerintahan Negara sebagaimana mandat konstitusi.

Yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Oleh karena itu, kata dia, setiap kebijakan yang diambil sesuai otoritasnya, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama, mesti berpihak sebesar-besarnya bagi kepentingan dan hajat hidup rakyat.

"Hindari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan reaksi publik dalam bentuk keberatan dan penolakan. Jika bermasalah di hadapan rakyat atau publik secara umum maka alangkah bijaksana jika melakukan koreksi dan bila perlu mencabut kebijakan tersebut tanpa perlu merasa kalah dan menang atau malu demi kepentingan bangsa sebagai wujud sikap kenegarawanan," tandasnya.