News
·
14 Agustus 2019 11:23

5 Sumber Gratifikasi Bowo Pangarso

Konten ini diproduksi oleh kumparan
5 Sumber Gratifikasi Bowo Pangarso (7698)
Anggota Komisi VI DPR, Bowo Sidik Pangarso. Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
KPK mengungkap anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso menerima gratifikasi hingga sekitar Rp 8 miliar. Gratifikasi tersebut diduga berasal dari beberapa sumber.
ADVERTISEMENT
Dalam surat dakwaan Bowo, KPK mengungkap setidaknya ada lima sumber gratifikasi untuk politikus Golkar itu.
"Diterima terdakwa dalam kapasitas jabatan terdakwa selaku anggota Komisi VI DPR dan selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR," kata jaksa membacakan surat dakwaan Bowo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (14/8).
Dalam dakwaan, KPK merinci gratifikasi yang diterima Bowo, yakni:
  1. Awal tahun 2016. Bowo menerima uang SGD 250 ribu terkait usulan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Meranti pada APBN 2016.
  2. Sekitar tahun 2016. Bowo menerima SGD 50 ribu ketika mengikuti Musyawarah Nasional pemilihan Ketua Umum Partai Golkar di Denpasar, Bali.
  3. 26 Juli 2017. Bowo menerima SGD 200 ribu dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR yang sedang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi (Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas)
  4. 22 Agustus 2017. Bowo menerima SGD 200 ribu di Restoran Angus House Plaza Senayan, Jakarta. Pemberian terkait jabatan Bowo selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR yang bermitra dengan PT PLN.
  5. Februari 2017 dan sekitar 2018. Bowo menerima Rp 600 juta di Plaza Senayan Jakarta serta Cilandak Town Square Jakarta. Pemberian terkait jabatan Bowo selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR yang sedang membahas program pengembangan pasar dari Kementerian Perdagangan untuk Tahun Anggaran 2017.
ADVERTISEMENT
"Penerimaan gratifikasi berupa uang tersebut tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari sejak diterima sebagaimana dipersyaratkan dalam UU," ujar jaksa.
Akibat perbuatannya itu, Bowo didakwa melanggar Pasal 12 B UU ayat (1) Pemberantasan Tipikor jo Pasal 65 KUHP.