5 Tokoh yang Pernah Singgung soal Mahalnya Biaya Politik dalam Pilkada

Ilustrasi mahar politik (Foto: Pixabay)

Perbincangan mengenai mahar politik kembali menghangat. Alasannya, pada kontestasi Pilgub Jawa Timur 2018, La Nyalla Mattalitti menuding Partai Gerindra memintanya untuk memberikan mahar sebesar Rp 40 miliar untuk bisa diusung menjadi calon gubernur.

Seperti diketahui, Gerindra pada akhirnya mengusung pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno bukan La Nyalla Matalitti.

Meskipun Gerindra telah membantah pernyataan La Nyalla, persoalan mahar politik ini terus bergulir. Terbaru, Badan Pengawas Pemilu menyatakan akan memanggil Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk mengklarifikasi tudingan La Nyalla.

Mundur ke belakang, ramai-ramai soal mahar politik sudah pernah terjadi sebelumnya. Mahar politik disebut-sebut sebagai syarat untuk maju dalam pertarungan politik seperti pilkada.

kumparan (kumparan.com) merangkum sejumlah tokoh yang pernah angkat bicara soal adanya biaya politik di ajang pilkada, sebagai berikut :

1. Prabowo Subianto

Sebelum partainya dituding La Nyalla meminta biaya mahar, Prabowo Subianto pernah mengatakan mahalnya biaya yang dibutuhkan dalam pemilukada. Hal itu diungkapkan oleh purnawirawan Letjen TNI ini melalui pidatonya di acara halal bihalal dan silaturahmi nasional di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bondowoso, Jawa Timur, pada 23 Juli 2017.

Saat itu Prabowo menyebut bahwa untuk menjadi seorang gubernur setidaknya diperlukan modal yang tidak sedikit. Prabowo menyebut angka Rp 300 miliar sebagai biaya minimal untuk menjadi seorang gubernur.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso)

2. Dedi Mulyadi

Calon wakil gubernur Jawa Barat ini juga pernah mengungkapkan adanya mahar politik. Sebelum ditetapkan sebagai calon wakil gubernur oleh Partai Golkar, Dedi mengaku dirinya dimintai uang Rp 10 miliar oleh oknum yang mengaku dekat DPP Golkar. Uang tersebut diakuinya sebagai pemulus untuk mendapatkan rekomendasi.

"Jadi saat proses untuk surat rekomendasi terus bergulir kan. Ada seorang tokoh dari Bogor yang mengaku sangat dekat dengan DPP dan dia minta ke saya Rp 10 miliar," ujar Dedi ketika dihubungi kumparan (kumparan.com), Selasa (26/9).

Pada mulanya Golkar memang sempat mendukung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat. Namun setelah melalui serangkaian peristiwa politik, partai berlambang pohon beringin itu berkoalisi dengan partai Demokrat untuk mengusung Dedi Mizwar-Dedi Mulyadi dalam gelaran Pilgub Jawa Barat.

3. Basuki Tjahaja Purnama

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pernah berucap soal mahar politik Rp 100-200 milir untuk maju sebagai gubernur dari partai politik pada Maret 2016. Oleh karenanya, saat itu Ahok memutuskan maju di Pilgub DKI Jakarta melalui jalur perseorangan.

Ucapan Ahok ini kemudian memicu kontroversi. Meski tidak menyebutkan nama partainya, Ahok diminta untuk membuktikan adanya mahar politik.

Ketika pada akhirnya diusung oleh partai politik dalam gelaran Pilgub DKI, Ahok menyatakan bahwa partai yang mengusungnya tidak meminta mahar politik darinya.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). (Foto: Fanny Kusumawardhani)

4. Sebastian Salang

Persoalan mengenai adanya mahar politik bukan hanya dikatakan oleh politikus, tapi juga pengamat politik Sebastian Salang. Sebastian Salang mengungkap dirinya terpaksa mundur dari pencalonan bupati karena diwajibkan membayar mahar politik.

Peristiwa mahar politik itu dialami Sebastian Salang saat dirinya hendak mencalonkan diri sebagai bupati Kabupaten Manggara, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015.

Namun Sebastian Salang akhirnya lebih memilih mundur dari pencalonan karena enggan menerima syarat adanya mahar politik dari parpol.

5. Hashim Djojohadikusumo

Adik dari Prabowo Subianto ini juga pernah diterpa isu mahar politik. Tuduhan itu dialamatkan oleh bakal calon Bupati Asmadi Lubis dan bakal calon Wakil Bupati Jisman Hutapea yang akan maju dalam pemilihan bupati Toba Samosir tahun 2015.

Asmadi menuding, dirinya diminta oleh Hashim untuk membayarkan sejumlah uang agar mendapatkan dukungan dari partai Gerindra.

Hashim pun membantah pernyataan Asmadi dan menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah meminta uang mahar.