6 Kriteria ini Harus Dimiliki Calon Kapolri yang Gantikan Idham Azis

kumparanNEWSverified-green

comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri Tahun Anggaran (TA) 2020 di Pusdikmin Polri. Foto: Dok. Polri
zoom-in-whitePerbesar
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis di pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri Tahun Anggaran (TA) 2020 di Pusdikmin Polri. Foto: Dok. Polri

Sejumlah anggota DPR mulai menyuarakan pendapatnya masing-masing terkait calon Kapolri baru yang bakal menggantikan Jenderal Idham Azis saat masa pensiunnya nanti di bulan Januari 2021.

Seperti yang diutarakan Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto. Sebagai, mitra dari kepolisian, Didik menyebut harus ada kriteria yang dipenuhi calon Kapolri tersebut.

Dia membaginya dalam 6 kriteria. Pertama, dia menekankan bahwa Kapolri yang baru harus memiliki kapasitas dan integritas.

"Kapolri ke depan harus lah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia," kata Didik, Kamis (2/7).

Kedua, dia ingin calon Kapolri selanjutnya bisa memiliki komitmen kuat dalam mereformasi kepolisian di Indonesia. Khususnya menjadikan polisi sebagai sahabat masyarakat yang bisa mengayomi dengan baik.

"Kapolri ke depan harus mempunyai komitmen yang utuh dalam melakukan reformasi secara berkelanjutan di Institusi Polri, termasuk melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

"Memastikan posisi Polri sebagai sahabat masyarakat menjadi mutlak agar trust publik terhadap Polri bisa terbangun dengan baik," imbuhnya.

Ketiga, dia ingin sosok calon Kapolri ke depan bisa memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antar lembaga, utamanya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN). Apalagi, dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis saat berkunjung ke Komnas HAM, Jakarta, Senin (17/2). Foto: Ricky Febrian/kumparan

Tak hanya itu, pada kriteria keempat Didik menegaskan bahwa seharusnya penegakan hukum harus lebih ditingkatkan dengan maksimal. Hal itu pun menjadi syarat yang harus dipenuhi sosok pengganti Idham Azis mendatang.

"Memegang teguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis harus menjadi komitmen Kapolri ke depan," ujarnya.

Sementara, kriteria kelima dia ingin agar calon Kapolri yang baru bisa diterima semua pihak. Termasuk dari internal kepolisian sendiri sehingga bisa membantu tugas-tugas yang akan dikerjakan ke depan.

"Kapolri ke depan harus memiliki akseptabilitas yang kuat dari internal kepolisian. Itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik," jelasnya.

Terakhir, dalam konteks politik dan demokrasi, sosok calon Kapolri baru diharapkan bisa bersikap netral atau tak memihak pihak-pihak lainnya. Semuanya, harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kapolri ke depan harus mampu memposisikan Polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis," ujarnya.

Sebelumnya, Kapolri Idham Azis sudah mulai membicarakan calon penggantinya ke depan.

Idham memang akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021. Dia berharap akan ada sosok perwira yang lebih baik darinya yang dapat memimpin institusi Polri.

"Saya berharap nanti Kapolrinya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Tentu yang ada di dalam ruangan inilah yang jadi Kapolri, tidak mungkin Pangkostrad jadi Kapolri," tutur Idham, di Mabes Polri, Rabu (1/7).

embed from external kumparan