68 dari 70 WNI yang Divonis Mati di Malaysia Diubah Hukumannya Jadi Seumur Hidup

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin bin Ismail (kanan), dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail membahas pertukaran narapidana dengan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra. Saifuddin mengungkapkan, ada 70 WNI yang dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Malaysia.

"Tapi baru-baru ini pemerintah Malaysia melakukan reformasi undang-undang bahwa mereka yang telah dijatuhi hukuman mati sebenarnya boleh mengemukakan appeal atau rayuan di mahkamah tertinggi, yaitu Federal Court atau Mahkamah Persekutuan," kata Saifuddin dengan menggunakan Bahasa Melayu di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (25/2).

Dari banding yang diajukan 70 terpidana WNI, Mahkamah Persekuatuan Malaysia mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup terhadap 68 terpidana WNI. Sementara 2 terpidana WNI lainnya tidak diketahui hasilnya.

"Daripada jumlah 70 itu, 68 telah diubah keputusan hukuman mati kepada penjara seumur hidup. Ini adalah antara langkah reformasi undang-undang yang dilakukan pemerintah Malaysia, mengubah daripada hukuman mati mandatori yang dimasukkan di dalam undang-undang state in the law as mandatory death, tapi kuasa itu sekarang bukan dalam mandatory death undang-undang, tapi diserahkan kepada mahkamah yaitu hakim," jelasnya.

Sementara itu, Yusril mengatakan langkah yang dilakukan oleh Malaysia dengan mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup lewat banding sebagai langkah yang maju.

"Kita di sini pun masih sedang menyiapkan undang-undang pelaksanaan hukuman mati itu sesuai dengan perubahan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan berlaku tahun 2026 yang akan datang," kata Yusril.

"Jadi saya yakin bahwa seperti kita membuat practical arrangement dengan negara-negara lain, hal yang sama pun dapat kita lakukan dan kita sepakati dengan Malaysia sehingga pemulangan atau pertukaran narapidana ini dapat segera dilaksanakan oleh kedua negara," pungkas Yusril.