News
·
15 Maret 2021 13:41

7 Poin Gugatan AHY Terhadap Penggagas KLB Demokrat

Konten ini diproduksi oleh kumparan
7 Poin Gugatan AHY Terhadap Penggagas KLB Demokrat (175514)
searchPerbesar
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers usai rapat dengan Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia terkait KLB Partai Demokrat, Jakarta, Minggu (7/3/2021). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO
Gugatan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY terhadap 10 orang yang menjadi penggagas KLB Demokrat Deli Serdang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada 7 petitum dalam gugatannya tersebut.
ADVERTISEMENT
Dikutip dari situs pengadilan, gugatan didaftarkan pada 12 Maret 2021 dengan nomor perkara 172/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst.
AHY bersama Teuku Riefky Harsya selaku Sekjen Partai Demokrat sebagai pihak Penggugat. Terdapat 10 orang dalam daftar Tergugat. Sementara sebagai Turut Tergugat ialah Menteri Hukum dan HAM.
Inti dari gugatan itu ialah agar hakim menyatakan 10 Tergugat itu tak mempunyai dasar hukum menggelar KLB. AHY juga meminta hakim menyatakan KLB tidak sah dan tak mempunyai kekuatan hukum.
Selain itu, AHY juga meminta hakim memerintahkan Menkumham dilarang menerima pendaftaran hasil KLB.
Berikut 7 poin gugatan AHY tersebut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan dan menetapkan Para Tergugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.
  3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
  4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat.
  5. Menyatakan dan menetapkan bahwa pertemuan yang mengklaim Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada tanggal, 5 Maret 2021 bertempat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara berikut seluruh hasilnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.
  6. Menyatakan bahwa Turut Tergugat dilarang menerima pendaftaran, memberikan verifikasi dan pengesahan terhadap pendaftaran atas perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat dari Para Tergugat dan/atau dari pihak lain yang mengklaim sebagai hasil KLB yang diselenggarakan tanggal 5 Maret di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
  7. Menyatakan dan menetapkan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah kepengurusan yang ditetapkan melalui Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, junto Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021.
ADVERTISEMENT
Terkait gugatan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah menetapkan jadwal sidang. Sidang perdana gugatan ini akan digelar pada 30 Maret 2021.
Gugatan ini dipicu KLB di Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat. 10 orang yang jadi Tergugat dinilai merupakan penggagas KLB.
7 Poin Gugatan AHY Terhadap Penggagas KLB Demokrat (175515)
searchPerbesar
Kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto (kedua kanan) dan sejumlah kader tiba saat akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di PN Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyatakan gugatan dilayangkan karena para penggagas KLB telah berbuat inkonstitusional.
Ia berharap hakim bisa menjadi benteng terakhir untuk memperjuangkan keadilan terhadap Demokrat kepemimpinan AHY.
"Mereka itu melanggar konstitusi partai yang diakui oleh negara. Kedua, mereka itu juga melanggar konstitusi negara ya. Tepatnya, Undang-undang Dasar 45 pasal 1. Karena Indonesia ini adalah negara hukum yang demokratis," ujar Zaky di PN Jakpus.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020