70 Ribu Balita Kena ISPA Imbas Karhutla, Puan Minta Bebas Biaya Berobat
PerbesarKetua DPR Puan Maharani menyoroti 70 ribu lebih balita yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah memperkuat perlindungan anak, termasuk memastikan akses layanan kesehatan dan membebaskan biaya pengobatan bagi korban karhutla.
“Bagi orang tua, anak yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk masalah pernafasan menghadirkan kecemasan yang sangat dekat dan mendesak,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu (21/10).
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan per 17 Oktober 2026, jumlah penderita ISPA di tujuh provinsi terdampak karhutla mencapai 311.363 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70.239 kasus merupakan anak di bawah lima tahun atau balita.
Puan mengingatkan pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan karhutla karena dampaknya signifikan terhadap kesehatan masyarakat.
“Pemerintah perlu menjawab keadaan tersebut dengan keputusan yang memberi kepastian bahwa keselamatan anak mendapat perhatian penuh dan dukungan tersedia selama dibutuhkan,” tutur Puan.
“Setiap orang tua ingin melihat anaknya bisa menjalankan aktivitas dengan nyaman, tidur dengan tenang, dan kembali bermain. Harapan yang sederhana ini perlu menjadi perhatian utama kita dalam menentukan langkah penanganan,” lanjutnya.
Puan mengatakan, banyak masyarakat di daerah terdampak melaporkan kondisi anak-anak mereka yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap karhutla.
“Selain proses pemadaman api yang masif, Pemerintah perlu menempatkan perlindungan anak sebagai tujuan bersama dalam penanganan Karhutla. Perlindungan anak dari kabut asap yang ditimbulkan Karhutla harus menjadi komitmen nasional,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi keluarga terdampak dalam menentukan wilayah prioritas penanganan dan penggunaan sumber daya.
“Laporan kasus pada balita yang cukup banyak perlu diikuti komitmen yang berlanjut sampai masa pemulihan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga dukungan agar kebutuhan anak yang masih berlangsung tetap memperoleh perhatian ketika keadaan udara mulai membaik dan aktivitas masyarakat berangsur kembali,” jelas Puan.
Minta Biaya Pengobatan Korban Karhutla Dibebaskan
Puan meminta pemerintah melakukan intervensi kesehatan bagi anak-anak yang mengalami gangguan kesehatan akibat karhutla.
“Penyediaan peralatan medis yang memadai bagi masyarakat terdampak Karhutla adalah sebuah keniscayaan,” tukas Puan.
Puan pun mendorong pemerintah membebaskan biaya pengobatan bagi korban karhutla.
“Jangan sampai para korban Karhutla ini menanggung beban ganda. Pastikan layanan BPJS bagi masyarakat terdampak tidak ada hambatan,” kata Puan.
Menurutnya, masyarakat yang terdampak bencana tidak seharusnya menghadapi beban tambahan ketika harus mengakses pengobatan. Terlebih, gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap dapat membutuhkan penanganan medis dan pendampingan lebih lanjut.
Puan juga meminta pemerintah memberikan pendampingan kepada orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Dukungan serupa, kata dia, perlu diberikan kepada tenaga kesehatan, petugas, dan relawan yang terus membantu penanganan karhutla.
“Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan bantuan kepada para orang tua yang anaknya sakit akibat paparan kabut asap. Kemudian dukungan untuk tenaga kesehatan, serta petugas dan relawan yang terus membantu penanganan Karhutla,” kata Puan.
Berisiko Ganggu Tumbuh Kembang Anak
Puan menyebut, besarnya dampak karhutla terhadap anak juga menjadi perhatian Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI). Organisasi tersebut mengkhawatirkan potensi lost generation atau kehilangan generasi akibat karhutla yang terjadi berulang setiap tahun dan mengancam kesehatan serta tumbuh kembang anak.
Dalam laporan Karhutla 2026: From Situation Analysis to Action Plan, data yang dihimpun menunjukkan paparan asap karhutla pada 1997 berdampak terhadap pertumbuhan anak. Janin dan anak yang terpapar asap saat itu tercatat tumbuh 3,3 cm lebih pendek atau mengalami kondisi stunting pada usia 17 tahun.
Laporan tersebut dihimpun oleh PFI, Yayasan Amanah Daya Nusantara, Center for Policy and Public Management SBM ITB, dan Rumah Zakat. Dalam laporan yang sama, bencana karhutla pada 1997 juga disebut mengakibatkan 15.600 kematian bayi.
PFI mengingatkan pemerintah agar mencegah terulangnya kehilangan generasi akibat karhutla. Dalam konteks tersebut, kehilangan generasi merujuk pada hilangnya potensi satu generasi anak akibat penurunan kecerdasan, produktivitas, serta kualitas hidup karena terus-menerus terpapar asap karhutla sejak usia dini.
Menanggapi ancaman dampak jangka panjang tersebut, Puan mengingatkan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana.
“Kita ketahui bersama, anak-anak adalah kelompok yang paling rentan dalam bencana. Mereka juga tidak berdaya tanpa bantuan orang dewasa sehingga membutuhkan pertolongan saat mengalami krisis kesehatan,” sebut Puan.
“Maka dalam menghadapi dampak Karhutla, kita perlu memastikan penanganannya dilakukan dengan sungguh-sungguh serta memastikan anak tetap memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang dengan baik,” sambungnya.
Minta Pemerintah Dengarkan Keluarga Terdampak
Puan juga mendorong pemerintah mendengarkan keluarga yang tinggal di wilayah terdampak. Menurutnya, orang tua dapat memberikan gambaran mengenai hambatan yang mereka hadapi untuk melindungi anak, memperoleh pertolongan, hingga mempertahankan penghidupan selama bencana berlangsung.
“Pengalaman tersebut perlu digunakan untuk menentukan dukungan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat,” jelas Puan.
Puan turut meminta pemerintah memberikan penjelasan yang jelas mengenai kondisi anak-anak terdampak karhutla dan langkah pemulihan yang dapat dilakukan.
“Informasi harus membantu keluarga memahami keadaan serta pilihan pertolongan, dengan tetap menjaga harapan dan menghindari kesimpulan tentang masa depan anak yang belum didukung pemeriksaan,” ujar Puan.
Di sisi lain, ia mengatakan pimpinan DPR akan menghimpun hasil pengawasan dari komisi-komisi terkait untuk mengawal keputusan dan dukungan pemerintah dalam menangani karhutla.
“Dan tentunya perlindungan anak yang tetap terjaga sepanjang penanganan Karhutla harus menjadi komitmen kita bersama. Kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masa depan anak-anak,” tambahnya.
Selain balita, kelompok lanjut usia (lansia) juga terdampak karhutla. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 49.634 kasus ISPA terjadi pada kelompok tersebut.
Karhutla dilaporkan terjadi di 65 kabupaten/kota yang tersebar di tujuh provinsi, yakni Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Besarnya jumlah kasus ISPA pada balita dan lansia menunjukkan dampak kesehatan karhutla yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Puan pun menekankan pentingnya dukungan lintas sektor untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh pertolongan yang dibutuhkan, khususnya kelompok rentan.