8 Jam Geledah Kantor PUTR Sulsel, KPK Angkut Koper Berisi Dokumen

KPK angkut koper diduga berisi barang bukti kasus korupsi usai menggeledah kantor dinas PUTR Sulsel, Kamis (21/7/2022). Foto: Dok. Istimewa

KPK mengakhiri penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan, di Jalan AP. Pettarani, Kota Makassar, Sulsel, Kamis (21/7). Satu buah koper berwarna merah dan sejumlah boks diangkut dari lokasi.

Dari pantauan kumparan, tepat pada pukul 19.00 WITA, personel KPK nampak meninggalkan gedung II di kantor PUTR Sulsel. Tim KPK berjumlah 7 orang tersebut, keluar gedung dengan melewati pintu belakang, setelah melakukan penggeledahan sejak pukul 11.00 WITA.

Setibanya di luar, koper dan boks langsung dinaikkan ke kendaraan roda empat Kijang Innova. Petugas KPK yang dikawal sejumlah polisi itu tidak banyak bicara.

"Kami sita koper dan boks berisi dokumen," kata salah satu petugas KPK yang ditemui di lokasi.

KPK angkut koper diduga berisi barang bukti kasus korupsi usai menggeledah kantor dinas PUTR Sulsel, Kamis (21/7/2022). Foto: Dok. Istimewa

Dengan berakhirnya penggeledahan itu, tercatat KPK menggeledah kantor PTUR Sulsel selama delapan jam lamanya.

Terkait penggeledahan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Provinsi Sulawesi Selatan, Astina Abbas, mengaku jika kedatangan KPK terkait kasus dugaan korupsi sebelumnya.

"Iya, KPK berkunjung tadi. Kedatangan mereka untuk pengembangan kasus sebelumnya," ucapnya secara terpisah. Namun dia tak menjelaskan kasus yang dimaksud.

Suasana Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Pemprov Sulawesi Selatan. Foto: Dok. Istimewa

Adapun Plt juru bicara KPK, Ali Fikri, membenarkan bahwa Tim KPK melakukan penggeledahan di kantor PTUR Sulsel. Dia menyebut, penggeledahan ini terkait pengembangan kasus dugaan korupsi terkait mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

"Dalam rangka pengumpulan bukti kegiatan penyidikan pengembangan perkara korupsi yang sebelumnya KPK tangani. Pengembangan dari fakta hukum di persidangan terdakwa NA (Nurdin Abdullah)," ucap Ali.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyinggung penyidikan kasus ini mirip dengan perkara Bupati Bogor Ade Yasin. Dalam perkaranya, Ade Yasin diduga menyuap Tim Pemeriksa BPK guna merekayasa pemeriksaan laporan keuangan.

Meski demikian, KPK belum merinci kasus di Sulsel ini. Begitu juga siapa tersangka yang dijerat dalam pengembangan tersebut.

Nurdin Abdullah dihukum 5 tahun penjara sebagaimana vonis pengadilan tipikor. Dia terbukti melakukan korupsi.

Selain pidana badan, Nurdin juga divonis membayar denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan. Dia juga divonis membayar uang pengganti Rp 2,1 miliar dan SGD 350 ribu.

Ia dihukum karena terbukti menerima suap SGD 150 ribu dan Rp 2,5 miliar dari pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba Agung Sucipto. Suap tersebut diterima untuk memenangkan perusahaan Agung dalam proyek di Dinas PUTR Sulsel.

Terdakwa Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah berjalan menuju mobil tahanan usai mengikuti sidang putusan yang digelar secara telekonferensi oleh Pengadilan Negeri Tindak Korupsi (Tipikor) Makassar di Gedung Merah Putih KPK. Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Selain itu, suap itu agar Nurdin memberikan Persetujuan Bantuan Keuangan Sulsel terhadap Proyek Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021. Penerimaan suap dilakukan melalui Sekdis PUTR Sulsel Edy Rahmat.

Nurdin Abdullah juga dinilai terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 5,587 miliar dan SGD 200 ribu selama menjabat sebagai Gubernur Sulsel 2018-2023.

Saat ini, Nurdin Abdullah sedang menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin.