Abraham Samad: Ekonomi Negara Morat-marit, Mobil Dinas KPK Tak Tunjukkan Empati
PerbesarADVERTISEMENT
Mantan Ketua KPK , Abraham Samad , turut berkomentar mengenai anggaran pengadaan mobil dinas bagi Dewan Pengawas (Dewas) dan pimpinan komisi antirasuah senilai Rp 8,9 miliar pada 2021.
ADVERTISEMENT
Samad memandang pengadaan mobil dinas dilakukan pada saat yang tidak tepat. Sebab Indonesia tengah dilanda pandemi corona dan membutuhkan anggaran ekstra untuk penanganannya. Terlebih, ekonomi masyarakat kini dalam kondisi yang sulit.
"Timing atau momennya sangat tidak tepat, karena sekarang kita kan menghadapi pandemi corona ya, yang dampaknya itu terhadap ekonomi kita jadi tidak stabil, ekonomi kita jadi morat-marit. Orang jadi banyak kehilangan pekerjaan, orang banyak tidak bisa makan karena pandemi ini terjadi krisis ekonomi," ujar Samad kepada wartawan, Jumat (16/10).
"Jadi itu (pengadaan mobil dinas) aneh ya. Merusak dan mengusik rasa keadilan, jadi tidak ada empati menurut saya," lanjut Samad.
Samad menambahkan, rencana pengadaan mobil dinas tidak sesuai dengan aturan etik KPK yang melarang pegawainya menunjukkan gaya hidup mewah.
Samad menyatakan, KPK harus menjadi contoh bagi lembaga lain bahwa pejabatnya tetap hidup sederhana.
ADVERTISEMENT
"Budaya KPK itu melakukan penghematan terhadap anggaran keuangan negara. Kemudian kedua, dalam budaya organisasi KPK juga disyaratkan bahwa semua insan KPK bahkan lembaga KPK sendiri harus memberikan contoh atau sebagai role model tentang kesederhanaan," ujar Samad.
"KPK (harus) menjadi role model, sebagai lembaga yang menjalankan kesederhanaan dalam mengelola lembaga," sambungnya.
Jika pengadaan mobil dinas tetap berjalan, kata Samad, hal itu akan melunturkan harkat dan martabat KPK sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai kesederhanaan.
"Kalau misalnya tiba-tiba sekarang mau dianggarkan dengan anggaran yang sebegitu besar menurut saya itu sudah keluar menyimpang dari budaya organisasi yang mengharuskan KPK melakukan penghematan terhadap uang negara," ucap Samad.
Samad berpandangan lebih baik anggaran mobil dinas digunakan untuk memperkuat upaya penindakan dan pencegahan KPK. Seperti menambah jumlah SDM yang bertujuan menuntaskan tunggakan perkara di KPK.
Pakai Innova Milik Pimpinan Lama
Samad lantas bercerita pengalamannya saat menjabat sebagai Ketua KPK. Samad mengatakan pimpinan KPK jilid III memanfaatkan mobil peninggalan pimpinan KPK sebelumnya.
ADVERTISEMENT
"Kami tidak pernah meminta diadakan pengadaan mobil baru untuk kami para komisioner saat itu. Sehingga yang kami gunakan adalah mobil dinas peninggalan pimpinan yang lalu yaitu Innova. Padahal kan sebenarnya bisa kami minta dianggarkan untuk penggantian mobil dinas baru," kata Samad
"Tapi karena kami harus menjadikan KPK sebagai role model bagi lembaga-lembaga negara sebagai contoh tentang kesederhanaannya, tentang penghematan terhadap uang negara, maka kami tidak pernah melakukan itu," tutupnya.
