kumparan
12 April 2019 20:31

Ada Serangan ke KPU yang Dirancang dengan Sistematis

Ketua KPU Arief Budiman
Ketua KPU Arief Budiman berjalan memasuki gedung saat akan melaporkan kasus hoaks ke Bareskrim Polri Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jelang hari pemungutan suara pada 17 April mendatang, KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu mendapatkan banyak serangan hoaks bertubi-tubi. Dimulai dari hoaks 7 kontainer tercoblos, WNA masuk dalam DPT, hoaks server KPU yang memenangkan calon tertentu hingga kabar surat suara tercoblos di Malaysia.
ADVERTISEMENT
Ketua KPU periode 2016-2017 Juri Ardiantoro menyebut penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan periode terberat bagi KPU. Karena KPU terus mendapatkan serangan dan upaya delegitimasi secara sistematis oleh kelompok tertentu.
"Dari pemilu ke pemilu serangan sebagai upaya-upaya delegitimasi penyelenggara pemilu selalu saja muncul, namun pada Pemilu 2019 inilah serangan ke KPU sangat berat dan dilakukan secara sistematis," kata Juri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/4).
Terkait temuan beberapa surat suara yang sudah tercoblos di Selangor, Malaysia, Juri melihat banyak kejanggalan dalam kejadian itu. Sebab belum ada investigasi yang dilakukan secara mendalam baik oleh KPU maupun Bawaslu.
"Meskipun banyak kejanggalan yang dapat dilihat dari video tersebut dan belum ada investigasi secara mendalam dari pihak yang berkompeten, masyarakat sudah digiring untuk mispersepsi bahwa penyelenggara pemilu sudah melakukan kecurangan," ucap Juri.
ADVERTISEMENT
Selain itu Juri juga mengomentari beberapa serangan lain terhadap KPU seperti pernyataan Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengancam akan menggunakan people power dan tudingan adanya 17,5 juta DPT bermasalah.
"Sebagai mantan penyelenggara pemilu, saya memandang upaya-upaya sistemik seperti di atas sangat berbahaya, bukan saja kepada konteks kontestasi yang adil, tetapi juga membangun ketidakpercayaan masyarakat," jelas Juri.
"Sungguh suatu hal yang berbahaya bagi demokrasi dalam pemilu yang telah selama ini susah payah dibangun hanya untuk sekedar memuaskan kepentingan-kepentingan kekuasaan sekelompok orang," tegas Juri yang kini di barisan tim paslon 01.
Juri yang saat ini aktif sebagai Koordinator Presidium Nasional Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) mensinyalir secara kuat adanya upaya-upaya berbahaya untuk mendelegitimasi penyelenggara KPU. Ia pun meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial.
ADVERTISEMENT
"Jangan buru-buru membangun opini dan stigma bahwa penyelenggara pemilu memihak salah satu kontestan, apalagi dikaitkan dengan kepentingan petahana," ucap Juri.
Ia juga meminta kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan penuh kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu untuk bekerja secara profesional. Namun meski demikian, masyarakat juga harus menolak upaya-upaya kecurangan yang dilakukan pihak mana pun termasuk mencoblos secara ilegal untuk kemenangan salah satu kontestan.
"Kita tetap harus melawan setiap upaya sekelompok orang yang akan merusak proses pemilu karena semata-mata demi pemilu yang berkualitas dan hasilnya kita akui sebagai prestasi bangsa," tutup Juri.
Video
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan