Adian Bicara Banjir Jakarta-Bekasi: Anggaran Tanggap Bencana Harus Siap

Anggota Kopasgat TNI AU mengevakuasi warga menggunakan perahu karet di Perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Banjir melanda sejumlah daerah termasuk Jakarta dan Bekasi. Salah satu yang jadi sorotan, yakni bencana datang saat para kepala daerah baru bekerja beberapa hari ini.

Anggota Komisi V dari PDIP Adian Napitupulu mengatakan, banjir yang saat ini menerjang sejumlah daerah harus diselesaikan bersama. Para kepala daerah harus duduk bersama menyelesaikan ini.

"Kalau kita ngeliat gini, ada Bogor, ada Bekasi, ada Jakarta. Nah 3 kepala daerah ini kudu ketemu. Baik gubernurnya, bupatinya, segala macam duduk bareng-bareng, karena ini bukan persoalan satu per satu. Ini persoalan bersama," kata Adian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3).

"Kalau perlu anggarannya dibagi bareng-bareng. Tidak semuanya harus menjadi tanggung jawab Jakarta. Tapi bisa dibagi sama-sama, gotong royonglah," tambah dia.

Wakil Sekjen Bidang Komunikasi PDIP, Adian Yunus Yusak Napitupulu sebelum acara pelatihan nasional tim pemenangan Pilkada 2024 di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Tak bisa dipungkiri, Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhiyanto Tjahyono berasal dari PDIP. Adian mengatakan, arahan PDIP jelas kepada para kepala daerahnya, harus bekerja untuk rakyat.

Adian juga tak khawatir bila nantinya persoalan banjir ini dibawa ke ranah politik. Ini juga sempat disinggung oleh Menteri PMK Pratikno.

"Gini lho, kalau mau menyelesaikan banjir bukan karena kekhawatiran dia menjadi isu politis, karena itu mengorbankan rakyat, gitu loh. Salah lah karena takut jadi isu politis. Mau jadi isu politis, tidak jadi isu politis, prinsip kita ketika rakyat terkorbankan, selesaikan," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau lokasi Pintu Air Manggarai, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Anggota komisi DPR yang menangani persoalan infrastruktur itu memastikan penanganan bencana tidak masuk dalam bagian yang diefisiensi. Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak melayani warga terdampak banjir parah ini.

"Harus selalu ada anggaran disiapkan untuk tanggap bencana. Kan lu enggak bisa itung besok terjadi bencana apa saja dan berapa besar dampak bencana itu. Artinya negara harus siap," tegas dia.

"Negara harus siap lah intinya dalam situasi apa pun. Enggak ada cerita negara enggak siap," ucap dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meninjau lokasi dan warga terdampak banjir di Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto: Pemprov DKI Jakarta