Adian Napitupulu Dkk Resmikan Graha PENA 98, Bicara Capres Jangan Bagian Orba

Sekretaris Jenderal Persatuan Nasional Aktivis 98 (Sekjen PENA 98), Adian Napitupulu. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Graha Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) yang berada di Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, diresmikan hari ini, Minggu (19/2). Sekjen PENA 98 sekaligus politikus PDIP Adian Napitulu, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Wakil Ketua MPR Bambang Soesatyo hadir dalam acara tersebut.

Jajaran karangan bunga menghiasi Jalan Cokroaminoto hingga Jalan H.R. Rasuna Said dalam peresmian tersebut, ditujukan untuk PENA 98.

Adian menjelaskan, karangan bunga ini bukan hanya untuk PENA 98, melainkan penghormatan kepada seluruh aktivis mahasiswa yang dibunuh dan diculik. Termasuk seluruh mahasiswa dan rakyat yang bahu-membahu berjuang pada proses Reformasi 25 tahun yang lalu.

Di acara peresmian, PENA 98 juga mendeklarasikan 8 kriteria calon presiden di 2024 yang bisa menjadi rekomendasi publik dan parpol. Pendeklarasian itu disampaikan oleh masing-masing perwakilan pengurus PENA 98 dari beberapa wilayah dari Bali hingga Sulawesi Tenggara.

"Hari ini terkait dengan pemilu 2024 fenomena apa yang kita lihat hari ini, semua orang berlomba untuk capres-cawapres, itu hak konstitusional, [tapi] seharusnya kita bicara dulu Indonesia yang kita harapkan," kata Adian di Graha PENA 98, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).

Selengkapnya, 8 kriteria tersebut yakni:

1. Menjaga Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, setia pada NKRI, menghormati keberagaman, dan merawat kebinekaan.

2. Capres 2024 yakni bukan bagian dari rezim Orde Baru, sebab watak capres dalam kategori itu akan tersandera dalam pemikiran masa lalu. Capres 2024 yang masih tersandera dalam pemikiran, perilaku, apalagi berafiliasi dengan rezim Orde Baru, dipastikan tidak akan mampu membawa Indonesia melangkah maju tanpa beban masa lalu.

3. Tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas, jika masyarakat berharap, bermimpi, berkeinginan dan bercita cita Indonesia ke depan menjadi negara modern, multi etnis, multi ras, multi kultur, multi identitas.

4. Capres yang tidak pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.

5. Tak pernah terlibat dalam kasus korupsi.

6. Melanjutkan program kerja Presiden Jokowi, sebab keberlanjutan dan kesinambungan program pembangunan oleh tiap pemimpin nasional penting guna memastikan tidak ganti presiden, ganti program.

7. Pemimpin yang mampu memperjuangkan agenda reformasi dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

8. Kriteria capres 2024 harus mampu memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Adian berharap dengan adanya 8 kriteria tersebut, publik tak hanya fokus terhadap nama-nama capres populer. Melainkan dapat memilih sosok dengan visi-misi terbaik yang bisa mengisi reformasi.

"Kita tidak mau mendikte siapa pun, tidak mau mendikte partai, mendikte rakyat. Tapi kita mau menyampaikan ini loh kriterianya, kalau kalian anggap sebagai kebenaran ayo kita jalankan, kalau kurang ayo tambahkan, kalian anggap lebih ya kurangi saja. Karena berbulan-bulan orang cuma bicara nama," ungkap Adian.

"Ada cara yang lain yuk rakyat harus tahu kepada si A, kenapa si B. Bahwa yang bisa membawa Indonesia seperti itu orangnya 1,2,3 seperti itu. Tidak mungkin kita bilang misalnya, saya mau Indonesia damai, tidak ada kekerasan, tetapi pemimpin yang kita pilih punya rekam jejak sekian rangkaian kekerasan nggak bisa lah," sambung dia.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat launching buku miliknya yang berjudul 'Akal Sehat' di Posko Bamsoet di kawasan Menteng, Jakarta. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Bamsoet Sebut Capres Harus Lanjutkan IKN

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet juga memandang Capres harus berkomitmen meneruskan program Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Ia tak ingin pembangunan, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, mangkrak.

"Jadwal pemilu masih lumayan lama. Masih ada waktu kita menyusun kriteria yang lebih rigid lagi. Tapi, bagi saya sebagai pimpinan MPR, kita yang paling penting adalah figur sosok yang mampu kemudian berkomitmen untuk meneruskan program-program kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hari ini," kata Bamsoet.

"Tidak boleh ada sesen uang rakyat yang disalurkan ke APBN untuk program-program yang kemudian presiden berikutnya tidak mau melanjutkan. Sehingga proyek tersebut, program tersebut yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat, sebesar-besarnya untuk rakyat [malah] menjadi mubazir atau mangkrak. Kita dorong supaya dilanjutkan, seperti misalnya IKN," ucap dia.