Adies Kadir Bantah RUU DKJ Langgengkan Pilgub 1 Putaran: Tak Ada Titipan

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR-RI Adies Kadir Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan Revisi UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang sudah disetujui rapat paripurna bukan titipan. Katanya, ada hal yang harus disempurnakan.

"Jadi ini bukan titipan memang kita harus mencermati karena ada tadi disampaikan ada kekosongan hukum yang harus diisi," kata Adies di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11).

Akan ada penambahan pasal di pada pasal 70, yaitu pasal 70A, 70B, 70C, dan 70D.

Isinya menjelaskan nantinya, ketika UU ini berlaku, maka nomenklatur dari gubernur, wakil gubernur, anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD daerah pemilihan DKI Jakarta akan menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Jadi paling tidak agar supaya ke depan pemilihan-pemilihan seperti pilkada. Terus kemudian kemarin juga yang DPR, DPD, DPRD itu supaya tidak punya celah cacat hukum jadi direvisi sedikit," tuturnya.

"Itu cuma dibatasi jadi revisinya terbatas ya, bukan revisi keseluruhan. Jadi revisi terbatas saja untuk menutupi kekosongan hukum tersebut. Jadi tidak ke mana-mana," imbuhnya.

Adies pun membantah revisi ini terkait Pilgub Jakarta yang saat ini masih dalam masa kampanye. Politikus Golkar ini menegaskan sekali lagi soal kekosongan hukum.

"Ndak-ndak ada. Justru ini direvisi agar pilkada ini bisa berjalan dengan lancar baik dan tidak ada cacat hukum kekosongan hukum. Jadi agar semua produk-produk pilkada dan lain-lain itu tidak ada cacat hukumnya sama sekali," katanya.

Ia menyebut tidak ada pembahasan soal perubahan aturan putaran di Pilkada. Ramai beredar RUU DKJ salah satunya untuk mengubah agar Pilgub berlangsung hanya 1 putaran.

"Tidak ada, tidak ada. Dapat dipastikan tidak ada pembahasan tentang teknis pilkada apa 1 putaran atau tidak beberapa putaran, tidak ada," tutupnya.