Agus Gumiwang Tak Maju Jadi Caketum Golkar: Tak Ada Tekanan, Alasan Pribadi

13 Agustus 2024 23:41 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
4
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang di Denpasar, Bali pada Rabu (6/3). Foto: Widya Islamiati/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang di Denpasar, Bali pada Rabu (6/3). Foto: Widya Islamiati/kumparan
ADVERTISEMENT
Plt Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan tak akan maju menjadi calon ketua umum menggantikan Airlangga Hartanto. Agus juga membantah adanya tekanan terkait keputusannya tidak maju menjadi calon Ketum Golkar.
ADVERTISEMENT
“Enggak ada tekanan, mana yang bisa menekan, mana bisa Golkar ditekan-tekan,” kata Agus Gumiwang di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (13/8).
Agus mengaku tak akan mencalonkan diri sebagai ketum. “Ya, itu alasan pribadi ya. Alasan pribadi saya enggak maju kan,” ujarnya.
Dia tak mengungkapkan apa alasan pribadinya tersebut.

Munas Golkar 20 Agustus

Plt Ketum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan keterangan pers di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (13/8/2024). Foto: Alya Zahra/Kumparan
Partai Golkar akan menggelar Rapimnas dan Munas pada 20 Agustus 2024 di Jakarta. Hal tersebut diputuskan dalam rapat pleno yang digelar di DPP Golkar pada Selasa (13/8) malam.
Agus menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapimnas dan Munas dipercepat karena keadaan mendesak.
"Jadi kewenangan untuk menetapkan kapan Rapimnas dan Munas kan ada dua arah. Yang pertama ada dua per tiga usulan dari provinsi. Yang kedua adalah diputuskan oleh Pleno. Pleno tadi, karena ini force majeure, sesuatu yang tidak kita harapkan,” ujar Agus Gumiwang di DPP Partai Golkar.
ADVERTISEMENT
Sejatinya Munas Golkar ke XI baru akan digelar akhir tahun nanti. Namun kondisi tersebut berubah usai Ketum Golkar Airlangga Hartanto menyatakan mundur.
Menurut Agus, keputusan mempercepat Munas diambil secara musyawarah mufakat agar Golkar bisa secara cepat menghadapi agenda-agenda politik ke depan.
“Pleno tadi secara tegas, musyawarah untuk mufakat, sepakat, bahwa dalam menghadapi agenda-agenda kenegaraan yang penting, dibutuhkan ketua umum yang definitif," pungkas Agus.