Ahli Forensik Ungkap Sertifikat Kematian Palsu Korban Perang Narkoba Filipina

12 April 2022 19:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Keluarga korban perang narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte di kota Quezon, Metro Manila di Filipina Foto: Reuters/Eloisa Lopez
zoom-in-whitePerbesar
Keluarga korban perang narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte di kota Quezon, Metro Manila di Filipina Foto: Reuters/Eloisa Lopez
ADVERTISEMENT
Filipina pada Selasa (12/4) berjanji akan segera meluncurkan upaya penyelidikan untuk sejumlah sertifikat kematian yang dicurigai telah dipalsukan. Dokumen tersebut terkait dengan para korban tewas akibat perang terhadap narkoba yang dimulai oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte.
ADVERTISEMENT
Pernyataan tersebut menyusul penemuan seorang ahli patologi forensik, Raquel Fortun. Ia mengatakan, beberapa sertifikat tersebut dipalsukan sehingga menunjukkan seolah-olah para korban tewas karena sebab alami.
"Ada dokter-dokter yang mempertaruhkan reputasi, nama, dan lisensi mereka untuk memalsukan sertifikat kematian. Ini [pemalsuan] dilarang undang-undang," kata Fortun, seperti dikutip dari Reuters.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte Foto: AFP/Ted Aljibe
Fortun memeriksa sisa-sisa korban perang narkoba itu sejak Juli silam. Ia kemudian mengabarkan temuannya setelah menyelidiki 46 mayat. Di antara puluhan mayat tersebut, satu mayat tidak memiliki sertifikat kematian. Selain itu, banyak pula yang sertifikat kematiannya tidak lengkap.
Fortun menemukan tujuh sertifikat kematian yang mengatakan bahwa korban meninggal karena sebab alami, seperti sepsis, pneumonia, dan hipertensi.
Di sisi lain, analisa ahli forensik tersebut menunjukkan, setidaknya 32 dari 46 mayat yang ia periksa meninggal karena luka tembak. Lebih dari 24 mayat tersebut ditembak di kepala.
ADVERTISEMENT
Filipina juga tengah menghadapi tekanan internasional untuk mengadakan penyelidikan menyeluruh terhadap sedikitnya 6.000 orang yang tewas akibat perang narkoba Duterte.
Sejumlah kelompok hak asasi manusia juga menuduh Duterte memicu kekerasan dan pembunuhan dalam skala besar akibat kampanye ini. Namun, aparat setempat menyangkal tudingan tersebut. Pihaknya mengatakan, mereka hanya diperintah untuk membunuh demi membela diri.
Foto korban perang narkoba oleh Presiden Rodrigo Duterte di kota Quezon, Metro Manila di Filipina Foto: Reuters/Eloisa Lopez
Kendati demikian, temuan teranyar ini dapat menantang narasi pemerintah terkait sikap mereka dalam menghadapi perang narkoba. Fortun pun tidak membantah ketika ditanya jika temuannya mengindikasikan bahwa pemerintah Filipina menutupi kematian masyarakatnya.
Menteri Kehakiman Filipina Manaro Guevarra mengatakan, kantornya akan menyelidiki dan menuntut pihak yang bertanggung jawab atas pemalsuan sertifikat kematian tersebut.
"Ini adalah bagian dari tinjauan berkelanjutan kami terhadap kampanye perang narkoba yang menyebabkan kematian tersangka selama operasi hukum berlangsung," ucap Guevarra.
ADVERTISEMENT