kumparan
News18 Mei 2020 9:45

Ahli Kesehatan Masyarakat: PSBB Sudah Longgar, Mau Dilonggarkan Lagi Jadi Apa?

Konten Redaksi kumparan
cover story- Relaksasi dan ancaman gelombang kedua corona
Relaksasi dan ancaman gelombang kedua corona. Ilustrasi: Indra Fauzi/kumparan
Gelombang kedua penyebaran virus corona COVID-19 melanda sejumlah negara.
Singapura yang sebelumnya dianggap berhasil menekan penyebaran corona, belakangan mengalami lonjakan ratusan kasus infeksi yang berasal dari asrama-asrama pekerja migran.
Di Jerman, jumlah kasus baru dilaporkan muncul setelah pelonggaran pembatasan kegiatan warga. Sementara di Wuhan, China, yang menjadi awal penyebaran virus, kasus positif pun kembali muncul setelah sebulan tak ada laporan kasus baru.
Indonesia, menurut anggota dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Hermawan Saputra, juga sangat mungkin mengalami hal yang sama.
Peraih gelar doktor bidang kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia itu menyatakan, perpindahan masyarakat antardaerah jadi salah satu pemicu munculnya gelombang kedua corona. Itu sebabnya Hermawan menekankan agar pemerintah kompak membuat kebijakan yang dapat menahan laju perpindahan massal antardaerah selama masa pagebluk ini.
Berikut petikan perbincangan kumparan dengan anggota dewan pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, soal potensi gelombang kedua di Indonesia, Selasa (12/5).
PTR-Hermawan Saputra
Dokter Hermawan Saputra. Foto: Twitter/@Hermawans4putra
Sejumlah negara kini tengah menghadapi gelombang kedua penyebaran virus corona. Apa penyebabnya?
Gelombang kedua itu biasanya terjadi karena tidak serentaknya kejadian COVID-19 di dunia. Misalnya bisa antarnegara, bisa antarprovinsi atau antardaerah. Jadi ketidaksamaan waktu menyebabkan (wabah di daerah) yang satu sudah selesai, yang satu baru dimulai.
Kasus yang baru dimulai (di daerah tertentu) bisa membawa kasus baru lagi ke daerah-daerah lain yang sebenarnya wabahnya sudah selesai. Contohnya seperti di Wuhan, China. Wuhan adalah ibu kota Provinsi Hubei yang terjangkit. Begitu Wuhan sudah selesai lockdown dan kasus teratasi, provinsi lain di China, Guangzhou misalnya atau Hongkong, itu ada orang yang mobilitas, datang lagi ke Wuhan. Itu berpotensi bawa virus.
Atau bahkan dari luar negeri. Nah, inilah yang menyebabkan adanya gelombang baru, yang disebut dengan imported case atau sifatnya second wave, atau gelombang kedua.
Keramaian Lalu Lintas di Depok
Depok, Jawa Barat. Biar PSBB tetap ramai. Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan
Bila melihat kondisi di Indonesia, apa yang bisa menjadi pemicu terjadinya gelombang kedua?
Kalau di Indonesia ini pertama kali kasus (terlapor) di Jabodetabek, di Depok dan Jakarta kan sejak tanggal 2 Maret. Nah, sekarang di DKI Jakarta sudah PSBB tahap kedua, kemudian lajunya, walaupun masih terus terjadi peningkatan, tapi sebenarnya terjadi perlambatan.
Anggaplah nanti di Jakarta sudah selesai tetapi di daerah lain di luar Jabodetabek, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Banten apalagi di luar Jawa seperti, di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, itu baru dimulai.
Nah, begitu nanti Jawa dan Jabodetabek sudah selesai, di provinsi lain justru episentrum baru. Nah, jadi DKI boleh jadi akan mengalami juga gelombang kedua karena berdatangannya orang dari luar daerah yang kembali ke Jakarta dengan potensi penularan baru. Nah itu yang disebut second wave.
Lalu, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut?
Kuncinya serentak. Kompak dan disiplin, yang kedua pemerintah harusnya ada harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antar pemerintah pusat sendiri. Kalau yang tadi pertama saya sebut antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Sekarang antar-pemerintah pusat.
Contoh, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri dan bahkan Gugus Tugas pusat, harusnya itu kompak. Jangan sampai Kementerian Kesehatan maunya betul-betul memperkuat layanan, kemudian membatasi ruang gerak, eh tapi Menteri Perhubungan melonggarkan dan membuka moda transportasi. Hal-hal seperti ini yang kontraproduktif. Untuk itu langkah yang kedua adalah sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, antar pemerintah pusat.
Yang ketiga adalah penguatan kapasitas layanan, mulai dari kapasitas pemeriksaan, RT-PCR untuk laboratorium positif dan negatifnya. Kemudian rapid test bila diperlukan, dan fasilitas pelayanan seperti perawatan, ruang isolasi, APD, dan lain-lain.
Rapid tes, petugas medis
Rapid test terhadap pedagang di kawasan relokasi Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah. Foto: ANTARA/Aji Styawan
Lalu, bagaimana cara warga bisa membantu mengantisipasi hal tersebut?
Komunitas bisa berkontribusi melalui community based fighting initiative. Itu semacam pendekatan perang akar rumput menghadapi COVID-19. Semua tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, RW, lurah, kepala desa itu harus bahu membahu dengan lingkungan agar orang-orang yang merasa terpapar atau bahkan gejala agar di rumah saja, mengisolasi diri, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuhnya, berlaku perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan masker bila harus terpaksa keluar.
Kuncinya adanya solidaritas kolektif, karena konsekuensi dari pembatasan adanya kesulitan terhadap akses sembako, akses kebutuhan dasar lain, di situlah peran tetangga, peran masyarakat agar kolektif kolegial.
Infografik Skenario Pemulihan Ekonomi RI
Skenario Pemulihan Ekonomi RI. Ilustrasi: Nadia Wijaya/kumparan
Pemerintah kini berencana memulihkan ekonomi dengan sejumlah tahapan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat, bagaimana pendapat Anda?
Itu kan motif ekonomi, jadi tidak ada motif yang lain, karena banyak tenaga kerja yang nganggur, ya semua, kita dalam kesulitan, namanya juga kedaruratan ya, merebak. Tapi semua ini kita harus bersabar. Kesabaran dan daya tahan itu menjadi tantangan. Semua kita berkorban.
Jangan sampai sudah sampai di penghujung tetapi sia-sia karena tidak sabar dan tidak punya daya tahan. Padahal, relaksasi itu buat kami dari kesehatan itu tidak punya dasarnya. Seharusnya kita masih disiplin memberlakukan PSBB secara berkualitas, jadi relaksasi ini satu-satunya motif dan dasar kelihatannya dari ekonomi.
Kami dari orang kesehatan masyarakat melihat dari angle kesehatan, kita berperang melawan penyakit, melawan COVID-19 dan melawan virusnya, jadi jangan memadamkan api dengan mengusir asap, tapi siramlah bara itu agar api itu betul-betul tidak muncul lagi. Itu yang seharusnya jadi paradigma.
Pasar Ramai saat PSBB
Jalan Kramat Jaya Raya, Jakarta Utara. Biar PSBB tetap ramai. Foto: ANTARA/Nova Wahyudi
Apa penilaian Anda tentang PSBB yang sudah berjalan ini?
PSBB ini kan standing position, pilihan yang sudah jatuh dari berbagai macam pilihan. Tapi PSBB kita berharap ditegakkan secara disiplin, nah sekarang malah mau dilonggarkan. Nah, ini sebenarnya menjadi ironi di tengah kita ingin mencegah terjadinya kasus baru bahkan nanti kaitannya dengan gelombang kedua.
Karena kasus di kita ini belum sampai puncaknya, tapi laju yang terus berkembang ini malah pemerintah seakan-akan abai dengan melonggarkan lagi PSBB.
PSBB sendiri tetap pendekatan yang sudah longgar, intervensi memang longgar. Nah, tetapi kalau mau dilonggarkan lagi nah ini bagaimana? Sebenarnya yang sangat kita sayangkan karena hampir-hampir tidak ada bedanya dengan PSBB dan tanpa PSBB.
***
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.
Yuk, bantu donasi untuk mengatasi dampak wabah corona.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan