Ahli Psikologi Ganjar-Mahfud Singgung 'Kegaduhan' Pilgub DKI 2017 di Sidang MK

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan tanggapan atas gugatan dari pasangan capres nomor urut 01 dan 03 saat sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Perspektif individu dalam tindakan memilih dibahas oleh ahli psikologi sosial, Risa Permana Deli, yang dihadirkan oleh pemohon 2 Ganjar-Mahfud di Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Risa menyebut, skema sebab-akibat paling sering dipakai pada rekayasa sosial. Dalam politik populis, skema tersebut paling sering dilakukan rekayasa.

“Politik populis memakai prinsip skema ini untuk menyederhanakan penalaran politik kerakyatan yang seharusnya berwibawa, kompleks, mempertaruhkan nilai-nilai kolektivitas untuk akhirnya menjadi semata-semata rekayasa kemenangan,” kata Risa di MK, Jakarta, Senin (2/4).

Risa menyebut nalar seperti itu yang sedang terjadi dalam keadaan demokrasi Indonesia.

Menurut kepakarannya, Risa menjelaskan, perilaku individu tak akan lepas dari perilaku sosial yang saling terhubung.

“Mereka terhubung dengan derajat keterhubungan pada setiap elemen sosial yang mengelilinginya, bisa pada level individu, keluarga, sosial, suku, agama, kepercayaan, adat, konflik bahkan, segregasi atau kita yang orang Asia misalnya adalah leluhur,” terangnya.

Surat suara Pilgub DKI 2017 Foto: Yusran Uccang/Antara Foto

Berkaitan dengan hal tersebut, Risa menyinggung terkait 'kegaduhan' Pemilihan Gubernur 2017 yang pada saat itu, menurutnya politik dilakukan dengan mendengungkan kebencian pada identitas paslon tertentu.

“Satu keadaan deprivasi yang secara jelas dipakai untuk sebuah peristiwa politik di Indonesia adalah Pilgub tahun 2017,” ucapnya.

“Dengan mendengungkan deprivasi ketakutan, kebencian, bahkan kemarahan pada kandidat non-muslim maka kemenangan dengan mudah diraih, atas nama kesamaan agama,” terangnya.