Ahli Setuju TNI Isi Jabatan Sipil: Asal Fair, Jangan Tiba-tiba Dirut Bulog

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Para Pakar membahas masukan pakar terhadap isu-isu terkait perubahan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Komisi I DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan 3 pakar membahas rencana revisi undang-undang TNI. Mereka adalah Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum Mayjen (Purn) TNI Rodon Persadon, Indonesia Center for Democracy Diplomacy and Defence Teuku Rezasyah dan Center for Geopolitics Risk Assessment Kusnanto Anggoro.

Rapat hari ini mendengar masukan dalam rangka persiapan Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Komisi I sempat mempertanyakan apa urgensi TNI bisa masuk kementerian/lembaga. Sebab sebagian masyarakat khawatir ini menjadi pintu masuk dwifungsi ABRI.

Rondon mengatakan, sebagai pensiunan TNI, ia sepakat TNI bisa kembali mengemban jabatan sipil.

"Kita setuju mereka (TNI) bisa menjabat di sipil. Tapi argumen utamanya apa kita bisa jadi firm jabatan itu?" kata dia di Gedung DPR, Senayan, Senin (3/3).

Barisan pasukan TNI pada Apel Gelar Pasukan jelang pelantikan Presiden di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Rondon memastikan tidak ada agende dwifungsi ABRI jika TNI bisa masuk kementerian/lembaga. Ia pun mengusulkan agar TNI yang masuk kementerian/lembaga menjalani proses seleksi dengan matang dan ketat.

"Engga mungkin dwifungsi karena ada faktor keharusan, pragmatis, sosial politik, kita tidak punya kekhawatiran," ucap Rondon.

"Saya punya solusi, ada uji kompetensi, dipilih bukan karena kedekatan pribadi, jangan tiba-tiba jadi Dirut Bulog, Dirut Pertamina," kata Rondon.

"Kita dilatih dari letnan dua sampai pati, mesti fair, kalau tiap orang dapat kesempatan, makan uji kompetisi, bukan mentang-mentang TNI, tapi dia punya kemampuan," kata Rondo.