Ahli Unpad Usul Mahar Politik-Pembatasan Kampanye Akbar Diatur di UU Pemilu

Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum dengan ahli dari universitas membahas UU Pemilu dah Pemiluhan Kepala Daerah, Rabu (5/3/2025). Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua program studi pascasarjana ilmu politik dari Universitas Padjadjaran, Mudiyati Rahmatunnisa, mengusulkan beberapa poin untuk perbaikan kualitas regulasi Pilkada. Di antaranya adalah penetapan aturan mengenai mahar politik.

Hal itu disampaikan dalam RDPU Komisi II DPR RI dengan beberapa ahli dari universitas untuk membahas perubahan dalam Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, Rabu (5/3).

“Batasi praktik mahar politik, ini ya, ini yang menyumbang kepada ongkos mahal itu karena ada praktik mahar politik,” kata Mudiyati dalam rapat.

Mudiyati mengusulkan agar dilakukan audit keuangan partai secara berkala khususnya saat masa pencalonan untuk memantau transaksi mahar politik yang terjadi.

Ia kemudian juga mengusulkan mekanisme dan aturan kampanye dilakukan secara lebih rinci dengan membatasi kampanye akbar yang memobilisasi massa.

“Kemudian perlu juga ini mengurangi kampanye dengan mobilisasi massa, ini adalah salah satu strategi untuk mengurangi praktik politik uang,” kata Mudiyati.

Ia mengusulkan agar fokus pada kampanye berbasis diskusi publik, media sosial, dan debat interaktif.

“Kampanye akbar dengan pengerahan massa besar sering kali rentan politik uang dan manipulasi,” tuturnya.