Ahli Wabah UI Minta Aturan Karantina Tidak Diskriminatif: Ada Peluang Kebocoran
·waktu baca 2 menit

Ahli wabah Universitas Indonesia Pandu Riono menilai masuknya varian Omicron ke Indonesia bisa disebabkan oleh penerapan aturan terkait penanganan COVID-19, termasuk kewajiban karantina, yang diskriminatif.
Aturan yang dinilai Pandu diskriminatif seperti melarang kedatangan WNA dari negara tertentu sampai pengecualian karantina mandiri bagi pejabat eselon I ke atas.
"Jadi, aturan itu harus konsisten, jadi tidak boleh diskriminatif. Kalau diskriminatif ada peluang kebocoran [masuknya varian corona]. Ya hanya orang asing, hanya dari negara tertentu, pejabat boleh tidak karantina, itu diskriminatif," kata Pandu kepada kumparan, Jumat (17/12).
Saat ini, ada 11 negara yang warga negaranya dilarang ke Indonesia terkait dengan penemukan varian Omicron, dan mayoritas merupakan negara-negara Afrika.
Menurut Pandu, pelarangan kedatangan WN tersebut sebenarnya tak perlu dilakukan. Sebab, hanya membuat pencegahan hanya fokus pada negara-negara tertentu, sementara yang lainnya justru lengah.
Apalagi, dua kasus WNI yang masuk kategori probable positif varian Omicron diketahui memiliki riwayat dari Inggris dan Amerika Serikat. Kedua negara tersebut tidak ada dalam daftar negara yang WN-nya dilarang masuk Indonesia.
"Kenapa dilarang? Enggak perlu. Seharusnya dicabut aja. Karena tiap hari nambah nanti kita fokus ke negara-negara tertentu ternyata menular di tempat lain. Yang probable [varian Omicron] kan dari Inggris, AS, China. Artinya banyak kasus yang kita tidak curiga bukan karena dari Afrika," jelas Pandu.
Ketimbang memberikan aturan-aturan yang diskriminatif, Pandu menganggap pemerintah baiknya terus memperkuat pada proses karantina. Terlebih, Indonesia telah memiliki pengalaman saat diterjang varian Delta pada pertengahan tahun lalu.
"Lebih baik memperkuat skrining, prosedur karantina. Dari mana pun warga negara mana pun. Kan kita pengalaman dengan Delta kan itu banyak yang bawa orang Indonesia karena dulu curiganya jangan kasih izin orang India [masuk]. Kita lupa bahwa virus itu enggak nanya orang India atau Indonesia," tutup Pandu.
