Ahli Wabah UI Sarankan Jokowi Setop Rapid Test: Buang-buang Biaya

Dokter Pandu Riono, Dosen Epidemiolog UI. Foto: Dok. Pandu Riono

Pemerintah hingga kali ini masih menganjurkan dan menerapkan rapid test untuk deteksi dini virus corona. Bahkan teranyar, BUMN Bio Farma mulai memproduksi alat diagnostik rapid test dalam jumlah besar.

Sejak 20 Mei, mereka memulai produksi rapid test kit hingga 200 ribu per bulan. Jumlah itu akan terus ditingkatkan.

Padahal, saat ini Indonesia sudah mempunyai 200 lebih lab untuk pemeriksaan sampel melalui PCR yang tentu akurasinya jauh lebih baik dari rapid test.

Anggota tim komunikasi publik Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dr Reisa Broto Asmoro, menjelaskan ada tiga alasan kenapa rapid test masih perlu dilakukan.

Tiga alasan itu adalah populasi yang sangat besar, lab yang belum merata di daerah, serta deteksi dini dan penghematan biaya.

Santri Pondok Pesantren Gontor asal Kalbar menjalani rapid test di aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (17/6). Foto: Jessica Helena Wuysang/ANTARA FOTO

Namun, dalam beberapa kesempatan, banyak pihak yang menemukan hasil negatif palsu dari rapid test. Banyak kejadian, mereka yang ketika rapid test negatif corona, tetapi ketika diswab hasilnya positif.

Contoh yang sempat populer terjadi di Bali. 443 dari 1.220 warga di Desa Abuan sempat dinyatakan reaktif. Namun ketika diswab, hanya 129 yang positif corona.

Belum lagi, jubir Gugus Tugas Riau dr Indra Yopi menegaskan, pemprov Riau tak percaya dengan rapid test. Ia menyebut banyak sekali negatif palsu yang malah membuat tracing kasus semakin sulit.

Memperbanyak tes swab adalah pilihan mutlak. Namun implikasinya mereka kini berjuang keras meningkatkan kapasitas lab, terakhir sudah meningkat dari 500-an ke 700 sampel per hari.

Dan masih banyak kejadian-kejadian lainnya.

Hal ini yang membuat epidemiolog (ahli wabah) dari FKM Universitas Indonesia Pandu Riono menyarakan Presiden Jokowi menyetop rapid test corona.

"Saya sampaikan ke Pak Jokowi, mohon setop pemakaian rapid test antibodi, tidak bermanfaat, membuang biaya saja," kata Pandu kepada kumparan, Kamis (25/6).

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/6). Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Ia juga me-mention langsung Jokowi di Twitter.

Pandu menegaskan, akurasi rapid test tergolong rendah. Sebab, dalam prosesnya hanya menguji antibodi, bukan langsung ke material virusnya seperti pemeriksaan melalui PCR.

"Hasil rapid test tidak akurat, hanya deteksi antibodi yang lambat terbentuk. Jadi tidak sesuai dengan tujuan skrining, mendeteksi sedini mungkin penular," jelas dia.

"Harus hanya dengan PCR - orang yang membawa virus bisa terdeteksi. Stop rapid test!" tegas Pandu.

Terkait rapid test yang tak akurat, sejak April Ketua Gugus Tugas COVID-19 pun sudah mengakuinya. Namun ia menyebut ada kendala lain dalam pemeriksaan PCR, yakni tenaga lab yang kurang.

"Kalau dibandingkan degan penduduk 200 juta, dan kita harus datangkan 200 juta PCR, itu berapa puluh triliun uang habis," ujar Doni di acara launching pusat informasi corona kumparan, Minggu (19/4)

Jalan untuk melatih perawat dan tenaga kesehatan lainnya pun diambil.

"Rapid test ternyata tidak serta merta jadi solusi. Karena banyak kasus yang setelah rapid test dan diulang dengan PCR ternyata keliru masih besar. Meski rapid test sudah dilakukan, kita akan lakukan upaya PCR," ungkapnya.

---------

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

---------

Saksikan video menarik di bawah ini.