Ahok: Butuh 3 Tahun Melatih Orang Pindah ke Rumah Susun

17 Februari 2017 11:56 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:18 WIB
comment
5
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Ahok mendengarkan keperluan warga di Balai Kota. (Foto: Nadia Jovita/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ahok mendengarkan keperluan warga di Balai Kota. (Foto: Nadia Jovita/kumparan)
Normalisasi kali di Jakarta menjadi solusi dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengakui proses normalisasi belum rampung. Sehingga masih ada ancaman banjir bagi warga Ibu Kota.
ADVERTISEMENT
Ahok menyebut proses normalisasi bukanlah suatu urusan yang mudah, apalagi ketika harus berhadapan dengan warga bantaran sungai untuk relokasi. Cagub DKI petahana ini mengatakan selain sulit memindahkan warga, langkah Pemprov DKI untuk melakukan normalisasi pun sarat kritik.
"Orang kita pindahin orang ke rumah susun aja masih di kritik kok. Kita butuh 3 tahun untuk melatih orang pindah ke rumah susun," kata Ahok seusai mendengarkan pengaduan warga di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (17/2).
Tidak hanya itu, Pemprov juga harus berurusan dengan kontraktor yang bertugas membangun rumah susun sebagai ganti rumah warga yang ditertibkan.
"Rumah susun juga butuh kontraktor. Kontraktor jelek juga pasti dicoret. Masa 1 tahun langsung perbaikan? Ya semua ada waktunya," ujar Ahok dengan nada tinggi.
ADVERTISEMENT
Untuk mengatasi banjir, Ahok menyebut proses normalisasi tidak mungkin tidak dilakukan. Proses normalisasi pun tidak mudah. Sebab, Pemprov DKI Jakarta juga harus membangun rumah susun untuk menampung warga yang direlokasi setelah rumahnya di bantaran kali ditertibkan.
"Makanya yang pasti kalau nggak normalisasi sungai ya nggak mungkin. Kalau semua nggak dilebarin, nggak ditinggiin, nggak mungkin. Nah sekarang kan kita butuh waktu, butuh bangun rumah susun," ujarnya.
Kebijakan Ahok saat menertibkan bantaran sungai menjadi sasaran kritik baik dari pesaingnya di Pilgub DKI Jakarta maupun sejumlah aktivis dan warga. Ahok pernah mendapat kritik dari Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siane Indriani, soal relokasi warga dari tempat tinggalnya yang ditertibkan ke rumah susun. Menurut Siane, Pemprov seharusnya mengajak warganya terlebih dahulu sebelum menertibkan rumah warga.
ADVERTISEMENT
Warga, kata Siane, perlu diajak berpikir seperti apa rumah yang diinginkan warga dan seperti apa tempat tinggal yang bisa membuat mereka terus melanjutkan kegiatan ekonomi mereka.