Ahok Ingin Pulau Pramuka Jadi Pusat Budi Daya Ikan

Ahok memukul gong di Pulau Pramuka. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)

Ahok menerima banyak masukan dari warga selama blusukan di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Salah satunya soal lapangan pekerjaan. Ahok ingin warga menjadi pengusaha terutama bidang perikanan.

"Kita pengen mereka (warga Pulau Seribu) usaha jangan minta kerja melulu, mereka maunya (lowongan) PPSU melulu," kata Ahok, di Pulau Pramuka, (30/1).

Menurut Ahok, salah satu usaha yang bisa dikembangkan bagi warga di Pulau Seribu adalah budi daya ikan krapu. Budi daya yang sudah ada sekarang sudah bagus, tinggal ditingkatkan.

"Dia bilang April ini udah bisa panen," ujar Ahok.

Ahok berkunjung ke rumah warga. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)

Sampai saat ini sudah ada 8 orang yang membudidayakan ikan krapu. "Saya bilang, kamu bikin lagi yang besar, nanti kita biayain," imbuhnya.

Ahok ingin agar Pulau Pramuka menjadi sentra budi daya ikan yang memenuhi kebutuhan ikan di Jakarta. "Jadi di sini bisa jadi bisa pusat logistik perikanan," tegas Ahok.

Program budi daya ikan ini sebetulnya sudah disampaikan Ahok dalam kunjungan ke Pulau Pramuka November lalu. Saat itupula Ahok dianggap menistakan agama.

Ahok berfoto ria bersama warga. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)

Kepemilikan Tanah

Selain soal masalah lapangan pekerjaan, Ahok juga mendengar masalah warga yaitu soal kepemilikan tanah Pulau Pramuka yang beberapa diklaim milik orang luar.

Padahal kata Ahok, tanah di Kepulauan Seribu hanya bisa dimiliki warga yang ber-KTP Kepulauan Seribu. "(Tanah) tidak boleh dijual ke orang yang di luar KTP Pulau Seribu," kata Ahok.

Ahok menyapa warga di Kepulauan Seribu. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)

Ahok melihat apabila tanah dimiliki warga tidak ber-KTP Pulau Seribu, maka lama kelamaan bukan tak mungkin tanah terdepan dan pulaunya juga dimiliki orang luar.

Ahok ingin membuat skema agar tanah urukan di Kepulauan Seribu dapat dimiliki warga. "Soal tanah, kita mesti mulai pikirkan tanah-tanah yang diuruk masyarakat harus di atas sertifikat HPL tanah DKI , lalu warga diberikan sertifikat hak milik," kata Ahok.