AHY Resmi Usung Murad Ismail-Michael Wattimena untuk Maju di Pilkada Maluku 2024

Penyerahan rekomendasi Partai Demokrat untuk Pilkada Maluku oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan rekomendasi kepada mantan Gubernur Maluku, Murad Ismail, untuk maju dalam Pilkada Maluku 2024. Murad akan berdampingan dengan politikus Partai Demokrat sekaligus mantan anggota DPR RI, Michael Wattimena.

"Kami menghadirkan dua tokoh yang akan kami dukung dan usung, serta berikan rekomendasi sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi Maluku. Di sebelah kanan saya telah hadir tokoh kita senior saya juga Irjen polisi purnawirawan Murad ismail," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (11/6).

AHY menjelaskan, Murad Ismail adalah mantan gubernur Maluku dan juga putra daerah. Ia mengatakan, sejak kepemimpinan Murad di Maluku, ekonomi di sana berkembang pesat.

"Dan tentunya kita berharap semakin sejahtera secara berkeadilan. 5 tahun ke depan akan jadi peluang yang baik untuk bisa melanjutkan dan meningkatkan semua capaian dan prestasi tadi," ucap dia.

Lebih jauh, Menteri ATR/BPN itu mengatakan keduanya adalah sosok kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Demokrat.

Dalam kesempatan yang sama, Murad Ismail menyampaikan rasa terima kasihnya karena telah diberikan kepercayaan oleh Partai Demokrat untuk maju di Pilkada Maluku.

"Tidak ada kata lain lagi, saya punya suara sudah tidak ada, hanya apresiasi terima kasih yang luar biasa kepada Partai Demokrat yang dipimpin pak AHY dan juga terima kasih kepada pak SBY yang mempercayai kami maju sebagai gubernur ke depan," kata Murad.

Sementara itu, Michael mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada dirinya untuk mendampingi Murad Ismail di Pilgub Maluku 2024. Ia mengungkapkan, berbekal pengalamannya di DPR, ia berharap bisa membantu mengembangkan pembangunan di Maluku.

"Persoalannya adalah Maluku daerah kepulauan, sementara anggaran yang ada di pusat ini selalu menurunkan anggaran di daerah selalu berdasarkan besaran daratan dan pendudukan, sementara Maluku 92,4% adalah laut, 7,6% adalah darat. Sehingga kami butuh afirmatif dari pemerintah pusat untuk melihat Maluku dengan lebih arif dan bijaksana," ucap Michael.