AHY soal Big Data Tunda Pemilu: Jangan Manipulasi dan Mainkan Suara Rakyat!

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan keterangan terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dinilai ilegal di Jakarta. Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mempertanyakan klaim pemerintah soal big data yang menyebutkan ratusan juta masyarakat mendukung penundaan Pemilu Serentak 2024.

“Kita melihat bahwa ini adalah sebuah pemufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Katanya ini keinginan rakyat, pertanyaannya rakyat yang mana?” kata AHY dalam pidato di pelantikan DPD Demokrat, Kemayoran, Jakarta, Selasa (15/3).

AHY bahkan memaparkan berbagai hasil survei opini publik terkait penundaan Pemilu. Menurutnya, masyarakat justru menginginkan Pemilu tetap dilaksanakan tepat waktu, berbeda dengan data milik pemerintah.

“Dari yang di survei, 62,3% tidak setuju penundaan Pemilu, cuma 10,3% yang setuju, itu pun mungkin dibayar. Kemudian LSI, alasan penundaan Pemilu karena COVID belum berakhir, pemulihan ekonomi, atau pembangunan IKN, apa pun alasannya 70 sekian persen tidak setuju. Jadi rakyat yang mana?” tanya dia.

Ia pun heran dengan big data dunia maya yang dihimpun pemerintah mencapai angka 110 juta, padahal pengguna media sosial di Indonesia tidak sebesar itu.

“Big data, katanya banyak sekali di jagat maya. Dicek dong harusnya kan, dari Twitter yang aktif cuma 10 ribuan atau hanya 0,005%, itu pun sekali lagi belum tentu suara organik. Artinya adalah, sekali lagi, rakyat yang mana,”

- AHY.

Karena itu, AHY meminta pemerintah membuka data sehingga tidak ada kesan manipulasi data. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah tak boleh mempermainkan suara rakyat hanya dengan tujuan memperpanjang kekuasaan.

“Jadi, marilah, jangan kita membiarkan ada mereka yang hobinya manipulasi suara, memanipulasi data dan informasi, sepakat? Jangan mempermainkan suara rakyat!” tegas AHY.

“Konstitusi bukan kitab suci tetapi juga jangan dipermainkan. Katanya suara rakyat, suara rakyat yang mana? Kalau kemudian direkayasa sedemikian rupa untuk melanggengkan kekuasaan, ini yang tidak benar,” tutup dia.

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan pemerintah memiliki data soal kecenderungan masyarakat yang menolak Pemilu 2024. Jumlahnya pun mencapai 110 juta orang.